Mendagri Minta Pejabat Serta Keluarganya Diminta Untuk Tidak Pamer Kemewahan

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Menterian Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada seluruh Pejabat maupun keluarganya untuk tidak pamer kemewahan dan menghindari hura hura.

Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom,dan dihadiri Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin (8/9/2025).

Rakor ini dengan agenda membahas perkembangan inflasi, pengendalian kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca beberapa aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari juga flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus menampilkan sikap sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” ujar Mendagri.

Tito juga meminta agar seluruh kegiatan luar negeri pejabat daerah ditunda, kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing, serta segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak agar tidak menimbulkan trauma masyarakat.

Selain itu, ia mendorong pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT/RW untuk memperkuat keamanan lingkungan.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk memperkuat komunikasi dan langkah koordinatif bersama Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Ia menekankan pentingnya mendekati masyarakat melalui tokoh-tokoh berpengaruh, melaksanakan doa bersama lintas agama, serta menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya strategi terpadu dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional dapat ditekan hingga 5 persen pada tahun 2029, dengan penurunan sekitar 0,86 persen per tahun.

“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bisa dicapai dengan kolaborasi bersama. Pemerintah tahun 2025 telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, mulai dari jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan angkatan kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” ujar Muhaimin.