Banjir Babahrot Abdya Bawa Material dan Lumpur, PPPA Desak Pemerintah Evaluasi Izin Tambang

Analisaaceh.com, Blangpidie | Banjir yang menerjang Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kemarin malam, tidak hanya merendam permukiman dan lahan masyarakat. Arus banjir juga membawa lumpur, kerikil, dan material dari kawasan perbukitan ke wilayah hilir.

Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap aktivitas di kawasan hulu, terutama wilayah yang menjadi lokasi perusahaan pertambangan bijih besi.

Koordinator Perkumpulan Perempuan Paralegal Aceh (PPPA), Ira Maya mengatakan, kondisi banjir yang terjadi saat ini mengingatkan pada banjir besar yang pernah melanda Babahrot pada 2013.

Menurutnya, banjir saat itu berdampak luas. Sejumlah wilayah seperti kawasan Merah, Ludawa, Genang Jaya, Blang Raja hingga Semantuk ikut terdampak. Bahkan, puluhan hektare lahan dan sawah masyarakat bahkan tidak lagi dapat digarap.

“Kalau tidak salah, tahun 2013 juga pernah terjadi banjir besar. Di kawasan Merah waktu itu terdampak secara menyeluruh. Puluhan hektare tanah dan sawah tidak bisa dikerjakan kembali,” kata Ira, Jumat (14/8/2026).

Ia mempertanyakan kondisi kawasan hulu saat aktivitas perusahaan dan pertambangan terus berlangsung di wilayah yang tidak jauh dari permukiman masyarakat.

Ira mengatakan perusahaan mungkin menyatakan aktivitas mereka bukan penyebab banjir. Namun, menurut dia, kerusakan kawasan hutan di bagian atas tetap harus diperiksa karena dapat memengaruhi aliran air ke wilayah bawah.

“Bukan faktor perusahaan, mungkin seperti yang dikatakan mereka. Tapi pada ujung ceritanya tetap harus dilihat faktor kelemahan dan kerusakan hutan di bagian atas,” ujarnya.

Lebih lanjut, sebut Ira, karakter banjir yang terjadi kali ini menunjukkan adanya perubahan. Debit air disebut lebih besar dan membawa material dari kawasan atas.

“Kondisi air yang terjadi hari ini kelihatannya berbeda. Kawasan hutan yang sudah mengalami kerusakan cukup parah tentu perlu dilihat dampaknya terhadap banjir, terutama dari debit dan karakter air yang datang,” ucapnya.

Ia menyebutkan, beberapa kawasan di bagian atas Babahrot, termasuk wilayah Lukmukik, Genang Jaya dan Ludawa, perlu menjadi perhatian. Aliran dari kawasan Merah juga disebut berdampak ke Ludawa dan wilayah sekitarnya hingga Pak Datu.

Sorotan Ira juga mengarah ke aktivitas pertambangan yang berada di kawasan hulu.

Di Kecamatan Babahrot terdapat sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan bijih besi, di antaranya PT Leuser Karya Tambang (LKT) di Desa Pante Rakyat, PT Bumi Babahrot (BBR) di Desa Pantai Cermin, serta PT Juya Aceh Mining (JAM) di Desa Ie Mirah.

Menurut Ira, terdapat aktivitas PT Juya Aceh Mining dan perusahaan lainnya di kawasan atas. Namun, ia menegaskan keterkaitan langsung aktivitas perusahaan dengan banjir masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

“Tidak tertutup kemungkinan aktivitas di kawasan tersebut juga menjadi salah satu faktor terjadinya banjir hari ini,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu persoalan yang terlihat dalam banjir kali ini adalah material dari kawasan atas yang terbawa arus. Selain itu, gunung atau kawasan perbukitan yang dikeruk dan diambil materialnya berpotensi menghasilkan material lepas yang kemudian terbawa air ketika hujan deras terjadi.

“Yang di atas dikeruk atau diambil, kemudian materialnya terbawa ke bawah. Yang ada menjadi kerikil dan kemudian menjadi lumpur. Kondisi itu tidak hanya berpotensi memperparah banjir, tetapi juga dapat merusak lahan masyarakat di wilayah hilir,” ucapnya.

Ira meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Pemerintah perlu mengevaluasi aktivitas perusahaan di kawasan hulu dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

“Seharusnya pemerintah tidak menutup mata dengan apa yang terjadi hari ini di Abdya,” katanya.

Ia mengingatkan agar kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

“Jangan sampai kita hanya melihat dari segi pemasukan, PAD dan segala macam, tapi pada hakikatnya tidak melihat dampak yang terjadi ke depan,” ujarnya.

Menurut Ira, pemerintah harus menghitung dampak jangka panjang dari aktivitas perusahaan, termasuk terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada di wilayah hilir.

“Seharusnya kita memikirkan bagaimana dampaknya secara berkelanjutan. Apakah aktivitas perusahaan itu benar-benar pekerjaan yang berkelanjutan? Kita rasa tidak, kalau akhirnya membawa kehancuran dan berdampak kepada masyarakat,” katanya.

Ia berharap banjir yang terjadi menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi kawasan hulu, termasuk aktivitas pertambangan dan dampaknya terhadap daerah aliran air.

“Sebab banjir tidak semata persoalan tingginya curah hujan. Ketika kawasan penyangga di bagian atas mengalami perubahan, material dan limpasan air dapat bergerak lebih cepat menuju wilayah masyarakat di bawahnya,” pungkasnya.