Analisaaceh.com, Banda Aceh | Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025 sudah disepakati oleh Pemerintah Aceh bersama DPRA pada Selasa malam, 24 September 2024 sebesar Rp11,07 triliun. Saat ini, program yang disepakati sedang melalui proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan dokumen usulan Pokir yang diperoleh Analisaaceh.com, Selasa (11/2/25) terdapat program pengadaan dengan nilai ratusan miliar. Anggaran pengadaan itu dititip di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Seperti pengadaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Terdapat program ‘pengadaan pupuk organik cair untuk penghijauan lingkungan pada tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan ruang terbuka hijau’ yang diplot sebesar Rp300 juta per kabupaten / kota.
Program pengadaan pupuk cair ini tercatat sebanyak 23 mata anggaran atau untuk seluruh kabupaten/kota dengan total anggaran Rp6,9 miliar.
Masih pada SKPA yang sama, program pokok pikiran berikutnya yaitu ‘pengadaan bibit penghijauan lingkungan pada tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan ruang terbuka hijau’ juga diplot Rp300 juta per kabupaten/kota. Pengadaan bibit penghijauan ini juga dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang sama seperti program pengadaan bibit cair.
Selain itu terdapat juga pengadaan bibit atau tanaman yang tidak disukai gajah di beberapa kabupaten dan pengadaan tanaman berkesesuaian pada koridor hidupan liar.
Total pengadaan pada SKPA ini yaitu senilai Rp80,7 miliar.
Selain nilai yang sangat besar, informasi yang diperoleh media juga menyebut pihak dinas tidak menyebutkan secara jelas nama bibit tanaman pada dokumen. Program ini juga disebut tidak rasional karena keberadaan status hutan rakyat mengingat hutan rakyat sudah dikelola oleh pihak ketiga dengan sistem hak guna usaha serta terdapat wilayah hutan yang bukan lagi kewenangan provinsi Aceh.
Untuk program pupuk cair diduga juga tidak dituliskan secara jelas sasaran program atau penerima manfaat.
Program pengadaan dengan nilai besar lainnya juga terdapat pada Dinas Pendidikan Aceh dengan nilai Rp73,5 miliar. Pengadaan pada dinas ini antara lain untuk meubiler dan alat bantu ajar di sekolah.
Pengadaan dengan jumlah besar terdapat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan total Rp110,7 miliar. Pengadaan yang massif dilakukan pada dinas ini yaitu pemasangan lampu penerangan tenaga surya (PTS) untuk beberapa kabupaten kota dengan nilai anggaran per item sebesar Rp1,9 miliar. Selain itu terdapat juga pengadaan pemasangan penerangan LED dengan anggaran variatif mulai dari Rp200 juta s/d Rp900 juta.
Selanjutnya, pengadaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh senilai Rp22,3 miliar. Beberapa program pengadaan pada dinas ini juga identik dengan pengadaan pada Dinas hidup seperti pengadaan bibit dan pupuk cair.
Berikut daftar anggaran pengadaan pada APBA 2025 usulan program pokok pikiran.
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp110.752.250.000,
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp80.780.775.191,
- Dinas Pendidikan Rp73.563.792.139,
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp22.334.000.000,
- Dinas Peternakan Rp12.868.123.238,
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rp8.205.788.000,
- Dinas Sosial Rp6.683.899.076,
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp1.864.500.000,
- Dinas Kesehatan Rp1.660.557.436,
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp1.429.369.329,
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp925.259.168, serta
- Pengadaan pada Dinas Syariat Islam Rp859.741.000.