Analisaaceh.com, BANDA ACEH | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Muslim Syamsuddin, ST, MAP mengkritisi kebijakan pemerintah Aceh yang berencana membeli 4 unit pesawat terbang perintis jenis N219. Rakyat Aceh, kata Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara itu, lebih membutuhkan rumah layak huni.
“Saya mengkritisi kebijakan Plt Gubernur Aceh yang akan membeli pesawat perintis dari PT Dirgantara Indonesia dengan nilai mencapai Rp. 336 milyar. Seharusnya uang sebanyak itu bisa digunakan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah” kata Muslim dalam siaran persnya, Kamis, 12 Desember 2019.
Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah menandatangani MoU pengadaan pesawat N219 dan meninjau lokasi komplek PT DI di Bandung, Senin (9/12) lalu. Nova menyebut rencana pemerintah Aceh membeli 4 unit pesawat demi konektivitas antar daerah di propinsi paling barat Indonesia tersebut. Ditargetkan, hingga tahun 2022, Propinsi Aceh akan menerima 4 unit pesawat dari perusahaan plat merah itu.
Menanggapi hal ini, Muslim menyebut rencana pembelian pesawat terbang dengan tujuan untuk memangkas jarak tempuh transportasi wilayah di propinsi Aceh tidak beralasan. Ia menyebut alasan itu hanya akal-akalan saja. Betapa tidak, menurut Muslim, hampir seluruh daerah di Propinsi Aceh sudah dapat dijangkau melalui jalur darat dan laut.
“Saya rasa fasilitas transportasi melalui jalur darat dan laut di seluruh Aceh sudah representatif. Tidak ada pelosok yang tidak terjangkau kendaraan, baik darat maupun laut. Kondisi jalan di jalur utama wilayah timur, tengah dan barat-selatan sudah memadai” imbuhnya.
Ia mensinyalir, rencana pembelian pesawat terbang dengan kapasitas 19 tempat duduk itu hanya akan dinikmati kelompok masyarakat ekonomi menegah ke atas. Hanya kelompok elite yang bisa menikmati fasilitas tersebut.
“Rakyat Aceh itu, terutama kaum dhuafa membutuhkan rumah sehat layak huni. Angkatan kerja penduduk Aceh itu juga sudah membludak. Kita butuh mendongkrak perekonomian masyarakat Aceh dengan membuka lapangan kerja. Apalagi dengan status Aceh sebagai daerah termiskin di pulau Sumatera. Ini yang perlu diperhatikan” tutur aktivis pemekaran Aceh Malaka ini.
Untuk itu, Muslim berharap kepada Plt Gubernur Aceh untuk menunda rencana pembelian pesawat terbang tersebut. Ia mendukung langkah pemerintah yang mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk masyarakat kelas ekonomi lemah.
“Bukan tidak setuju ya, namun waktunya belum tepat. Ketika ekonomi rakyat Aceh sudah pulih, tentu hal itu (pembelian pesawat-red) relevan untuk diwujudkan. Sekarang paling realistis, pemerintah bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Aceh, apapun bentuknya tentu kita dukung” demikian Muslim.
