Muzakarah Ulama Aceh Selatan Lahirkan 7 Rekomendasi

Analisaaceh.com, Tapaktuan | Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan menggelar Muzakarah Ulama sejak Senin (21/10/2019) kemarin di aula Hotel Dian Rana Tapaktuan.

Muzakarah Ulama tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari para ulama, teungku-teungku dayah (pengajar pondok pesantren), cendikiawan muslim daerah, tokoh masyarakat, pegiat sosial keagamaan dan kalangan pejabat di Aceh Selatan.

Kepala Sekretariat MPU Aceh Selatan, Masrizar, selaku panitia pelaksana muzakarah, mengatakan, kegiatan muzakarah tersebut juga diikuti kegiatan seminar. Sejumlah materi yang diangkat dalam seminar itu di antaranya pariwisata dan syariat Islam yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Aceh Selatan Nyak Mansur, SE. Tinjauan Mazhab Syafi’i terkait zakat makanan produk bukan makanan pokok pada suatu tempat disampaikan oleh MPU Aceh.

“Materi tentang metodologi rukyatul hilal dalam penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri disampaikan oleh Ayah Cot Trueng dan Alfirdaus Putra dari Kamenag Aceh. Materi tentang carter, kontrak dan gala (gadai) dalam tinjauan Islam disampaikan Abon Tgk. Hasbi Nyak Diwa,” terangnya.

Menurut Masrizar, tujuan seminar itu untuk menjalin silaturahmi antara ulama dengan ulama dan masyarakat. Selain itu, mengkaji masalah keagamaan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam bidang muamalah dan syariat Islam dan mencari solusi atas pandangan berbeda dalam masyarakat.

“Atas kesimpulan dari bahasan materi, dilahirkan sejumlah rekomendasi untuk tindaklanjut oleh para pemangku kepentingan dan menjadi pedoman masyarakat,” ujarnya.

Hasil dari Muzakarah tersebut, melahirkan beberapa rekomendasi, meliputi:

  1. Pemerintah daerah agar membentuk Badan Rukyatul Hilal di tingkat Kabupaten
  2. Menghimbau kepada seluruh masyarakat/umat untuk saling menghargai perbedaan dalam penetapan l Ramadhan dan 1 Syawal.
  3. Mengusulkan kepada MPU Aceh untuk mengeluarkan fatwa tentang zakat makanan pokok di suatu tempat yang tidak dijadikan makanan pokok di tcmpat yang lain.
  4. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mensosialisasikan dan mengawasi transaksi carter, kontrak, gala dan mawah agar sesuai dengan mu’amalah syari’ah.
  5. Mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk membuat Peraturan Bupati tentang wisata halal sesuai Syari’at Islam sena adat dan budaya Aceh.
  6. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap pelaku dan tempat wisata untuk terwujudnya wisata halal
  7. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku wisata yang melanggar syari’at Islam.
Redaksi

Editor Analisaaceh.com

Komentar

Recent Posts

Lima Ruko di Gampong Lambheu, Aceh Besar Terbakar

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sebanyak lima ruko tempat usaha di Gampong Lambheu, Simpang Lampu Merah…

4 jam ago

Terima Aspirasi Masyarakat Trumon Raya, Abu Heri: Hal Ini akan jadi Prioritas Saya

Analisaaceh.com, Tapaktuan | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh (PA), T.…

8 jam ago

KIP Lhokseumawe Sukses Gelar Debat Kedua Calon Wali Kota

Analisaaceh.com, Lhokseumawe | Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe sukses menyelenggarakan debat kedua calon Wali Kota…

9 jam ago

Dispora Aceh Latih 100 Pemuda Jadi Entrepreneur Kreatif dan Inovatif

Analisaaceh.com, Lhokseumawe | Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Aceh bekerja sama dengan Development for…

9 jam ago

96 dan 52 TPS di Aceh Berpotensi Intimidasi dan Kekerasan

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Panitia Pengawasan Pemilihan Aceh (Panwaslih) Aceh memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara…

11 jam ago

MPU Aceh Perbolehkan Pilih Kotak Suara Kosong

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa…

11 jam ago