Analisaaceh.com, Banda Aceh | Ir. Nova Iriansyah, MT resmi menjabat sebagai Gubernur Aceh definitif sisa masa jabatan periode 2017-2022.
Nova dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Kamis (5/11/2020).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 95/P Tahun 2020 tentang pengesahan pemberhentian Nova dari posisi Wakil Gubernur Aceh dan pengangkatannya sebagai Gubernur Aceh.
Usai diambil sumpah jabatan, Nova juga dipeusijuk secara adat oleh Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar disaksikan Mendagri.
Dalam sambutannya Nova mengucapkan terima kasih kepada rakyat Aceh yang telah memberi kepercayaan kepada dirinya kesempatan dan dukungan dalam memimpin Aceh. Dengan amanah tersebut, Nova mengaku akan berupaya keras dalam membangun Aceh yang lebih baik.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sampaikan kepada seluruh rakyat Aceh yang telah memberi kepercayaan atas jabatan. Dengan dukungan masyarakat saya berupaya keras untuk membangun Aceh yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil dan lebih bermartabat,” ujarnya.
Sampai saat ini, kata Nova, Pemerintah Aceh masih terus berjuang untuk menghadirkan kesejahteraan kepada warganya. Seperti diketahui, Aceh merupakan wilayah sudah banyak mengalami dan melewati masa sulit, baik konflik hingga bencana alam.
“Seperti kita diketahui, negeri ini telah melewati masa-masa sulit, seperti konflik bersenjata, bencana Tsunami dan masalah lainnya yang telah memberi pelajaran bagi kita, tentu ini menjadi hikmah bagi kita untuk di masa depan,” ungkapnya.
Kekuatan rakyat Aceh dalam melewati masa-masa sulit itu, sambung Nova, tentunya tidak terlepas dari ketaatan dalam menjalankan syari’at Islam. Dengan iman dan Islam, rakyat Aceh berikhtiar sehingga mampu menjadi lebih baik.
“Saya percaya hal ini akan terus menjadi energi positif rakyat Aceh dalam membangun negeri ini,” kata Nova.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Aceh merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan populasi penduduk yang signifikan, kedua sumber daya ini tentunya modal penting bagi Aceh untuk mensejahterakan rakyatnya.
“Apalagi banyak cerdik pandai Aceh yang tak hanya berkiprah di tingkat provinsi namun juga di tingkat nasional, bahkan di di kancah internasional,” katanya.
Namun, sambung Tito, sumber daya tersebut sulit untuk dikembangkan tanpa terciptanya situasi politik yang aman dan stabil. Bahkan menurutnya, konflik Aceh yang berakhir damai dengan perjanjian MoU Helsinki menjadi anugerah dan nikmat terbesar bagi rakyat Aceh.
“Untuk itu maka stabilitas politik ini harus dirawat terus menerus oleh masyarakat Aceh sehingga seluruh sumber daya yang ada dapat dikembangkan secara optimal,” ujarnya.
