Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemuda Aceh Selatan (PAS) Banda Aceh menilai Plt Gubernur Aceh tidak bisa memanfaatkan dengan baik momen kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo ke Aceh pada Selasa 25 Agustus 2020 kemarin untuk membantu mempercepat dan memperbaiki tata kelola penanganan Covid-19 di Aceh.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian Pemuda Aceh Selatan (PAS) Banda Aceh, Bahrizal, Kamis (27/8/2020).
Menurut Bahrizal, seharusnya kunjungan kerja Presiden ke Aceh kemarin bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan ke Presiden bahwa salah satu persoalan mendasar di Aceh saat ini bukan hanya soal masker, tetapi juga soal terbatasnya pemeriksaan swab yang bisa dilakukan di laboratorum.
“Selama ini dua laboratorian yang sudah ada di Aceh yakni Laboratorium pemeriksaan swab milik Balitbangkes dan Unsyiah belum mampu menjawab tingginya jadwal pemeriksaan swab dari seluruh Aceh,” katanya Bahrizal.
Yang terjadi kemudian adalah, banyak kontak erat di seluruh Aceh akhirnya hanya bisa di tracking tanpa bisa ditesting secara cepat.
“Misalnya ada pasien kasus positif di daerah, lalu dilakukan tracking siapa – siapa saja yang kontak erat dengannya, begitu semua data sudah didapatkan, tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa melakukan pemeriksaan swab sesegera mungkin karena terbatasnya kapasitas di dua laboratorium tersebut,” imbuhnya.
Bahkan, sambung Bahrizal, ada yang harus antri hingga berhari – hari baru akhirnya bisa dilakukan swab, sementara orang – orang yang kontak erat ini terus beraktivitas atau tidak bisa beraktivitas karena belum jelas status pemeriksaan terhadap mereka. Bahkan paling fatal begitu ada keluarga yang sudah memakamkan anggota keluarganya secara protokol kesehatan tetapi ternyata hasil akhirnya yang bersangkutan tidak terbukti positif covid-19.
“Akhirnya terjadi kekacauan dan keriuhan di tengah masyarakat. Ini satu masalah besar yang seharusnya bisa diantisipasi oleh Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Solusinya, bisa saja Pemerintah Aceh membagi zona – zona perwilayah, misalnya untuk barat selatan, timur – utara dan tengah – tenggara Aceh itu masing – masing punya minimal satu laboratorium yang menangani pemeriksaan swab di zonanya, sehingga tidak cuma menumpuk pada dua laboratorium yang selama ini ada. Dan masyarakat juga bisa segera mendapatkan kepastian.
“Kita apresiasi bantuan masker dari Presiden yang konon katanya adalah hasil permintaan Plt Gubernur ke pusat, tetapi percuma kalau Pemerintah Aceh terus mendorong agar Pemerintah Kabupaten/Kota gencar melakukan tracking semantara kapasitas untuk testingnya terbatas dan harus antri begitu lama baru kemudian hasil swabnya keluar,” ungkap Bahrizal.
Jadi persoalan mendasarnya bukan hanya soal cukup tidaknya masker tetapi bagaimana pemeriksaan swab ini juga bisa dilakukan dengan cepat agar ada kepastian di tengah – tengah masyarakat.
“Bisa jadi peningkatan jumlah positif di Aceh beberapa waktu terakhir ini penyebabnya bisa saja karena pemerintah Aceh tidak sigap mengantisipasi hal – hal seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita semua perlu mempertanyakan keseriusan Pemerintah Aceh dalam menangani pandemi Covid-19 di Aceh,” tutupnya.
