Pasca Kenaikan BBM, Harga Bahan Pokok di Banda Aceh Relatif Stabil

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan dunia akan terjun ke jurang resesi pada 2023. Resesi itu dipicu inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan di tengah lonjakan harga energi dan pangan. Maka dari itu, pemerintah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan langkah antisipasi terjadinya inflasi.

Ketua Umum Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie (FOKUSGAMPI), Muhammad Rafsanjani menyebutkan bahwa ancaman inflasi adalah tantangan yang juga harus dihadapi oleh Pemerintah Aceh dan juga Kota Banda Aceh. Namun begitu, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil menjaga kestabilan harga bahan pokok.

“Paska kenaikan harga BBM, harga bahan pokok di Kota Banda Aceh relatif stabil. Hasil monitoring yang dilakukan oleh TPID diketahui bahwa beras menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Sementara itu komoditi seperti bawang merah, cabe, serta minyak goreng justru mengalami penurunan dari harga beberapa pekan yang lalu”, Ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi kinerja Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq dalam pengendalian harga bahan pokok. Menurutnya, di tengah ancaman inflasi yang mengancam perekonomian, belum terjadi kelangkaan bahan pokok di Banda Aceh.

“Faktor kenaikan bahan bakar minyak memang berdampak kepada laju inflasi, terutama di pusat perdagangan dan jasa seperti Kota Banda Aceh. Namun dengan kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok yang relatif aman untuk sebulan ke depan, saya merasa inflasi tersebut masih terkendali”.

Apalagi, laju inflasi di Kota Banda Aceh cenderung fluktuatif. Pada bulan Agustus, Kota Banda Aceh berhasil mencatatkan deflasi sebesar 0,32%.

Namun per 3 september 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM dan dampaknya memicu terjadinya inflasi yang mulai kita rasakan saat ini. Terbukti komoditas bensin, solar, dan angkutan umum menjadi penyumbang inflasi paling besar selain beras.

Rafsanjani juga menyinggung gerak cepat Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menciptakan ketahanan pangan di Kota Banda Aceh. Menurutnya, pemberdayaan ketahanan pangan di tingkat gampong berupa pangan nabati dan hewani sesuai dengan karakteristik gampong yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah tindakan yang tepat.

“Apa yang dilakukan Pemko di Gampong Darussalam dengan membangun rumah hidroponik adalah bentuk ikhtiar pemerintah dalam menekan angka inflasi sekaligus menwujudkan ketahanan pangan. Bahkan di Gampong Peunyeurat, ibu-ibu Kelompok Wanita Tani yang tergabung dalam Program Pangan Lestari telah melakukan pembibitan tanaman pangan dan panen secara komunal untuk kali kedua,” ungkapnya.

Terakhir, Rafsanjani berharap Pj Walikota Banda Aceh dapat fokus untuk mengendalikan inflasi dan menyelesaikan segala permasalahan yang tengah terjadi. “Saya percaya Mendagri tahu betul kapasitas seorang Bakri Siddiq sehingga beliau diberi kepercayaan untuk mengabdi sebagai Pj Walikota Banda Aceh.”

“Kami percaya, sebagai ‘nahkoda’ beliau akan tetap istiqamah memegang roda kemudi yang akan membawa Kota Banda Aceh keluar dari badai resesi dan potensi defisit anggaran,” pungkasnya.