Analisaaceh.com, Redelong | Salah satu Pemuda Bener Meriah Sadra Munawar mensinyalir adanya dugaan kesengajaan atas molornya pelantikan ketua definitif DPRK Bener Meriah. Dugaan itu atas tidak adanya satu suara pun keluar dari wakilnya yang duduk di parlemen itu.
“Saya menduga ada upaya melambat-lambatkan pelantikan ketua definitif” Kata Sadra Munawar dalam press release nya kepada media ini, Selasa (19/11/2019).
“Pertama, anggota Dewan sudah selesai masa orientasi di Ibu kota provinsi beberapa waktu lalu, lalu apa kendala keterlambatan pelantikan pimpinan definitif tersebut,” timpal pemuda Samarkilang itu.
Lebih lanjut, Direktur Cempege Institute (CI) Muhammaddinsyah menyebut, keterlambatan pelantikan Pimpinan DPRK sangat merugikan masyarakat dan DPRK itu sendiri.
“Semua Partai yang berhak atas kursi pimpinan telah mengajukan pengusulan nama, namun sampai saat ini belum ada informasi valid tentang kapan pimpinan dewan akan di lantik, keanehan ini yang kemudian dijadikan masyarakat mencurigai ada upaya penguluran pelantikan Pimpinan dewan,” jelasnya
Aktivis Gayo Merdeka ini juga mengatakan paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga menunggu dilantiknya pimpinan, hal tersebut membuat 25 anggota DPRK saat ini tidak tau pada komisi apa dia bekerja.
“Kita berharap, pimpinan DPRK segera dilantik, supaya AKD segera di paripurnakan dan bapak dan ibu dewan segera bisa bekerja untuk masyarakat Bener Meriah,” tutupnya dengan penuh harap.
Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Bener Meriah Ruh Akbar saat dikonfirmasi Analisaaceh mengatakan, jadwal pelantikan telah direncanakan akan digelar pada 26 November 2019 mendatang.
“Insyaallah hari Selasa 26 November 2019 mendatang pimpinan definitif akan dilantik, besok akan dilakukan rapat panitia, yang mengambil sumpah Ketua Pengadilan Negeri Bener Meriah, sedangkan untuk pengamanan dan yang lainnya sudah kami koordinasikan, tinggal menunggu hari pelaksanaan,” kata Sekwan.
Lebih lanjut kata dia, tidak ada sedikitpun itikad untuk memperlambat pelantikan pimpinan dewan definitif.
“Tidak ada itu, keterlambatan itu dikarenakan beberapa ketua Partai calon pimpinan juga hadir dari Provinsi, seperti Golkar, PKB dan Gerindra, jadi perlu waktu untuk koordinasi tentang kehadiran mereka,” tutup Ruh Akbar.
