Analisaaceh.com, Jakarta | Pemerintah Aceh dan Uni Emirat Arab (UEA) bakal bertemu membahas rencana investasi di Aceh. Hal itu diketahui setelah Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (30/1) di Jakarta.
Pertemuan dengan Menteri Luhut digelar untuk menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke UEA beberapa waktu lalu untuk membahas rencana investasi UEA di Indonesia, khususnya di Aceh.
Dalam pertemuan dengan Menteri Luhut, Nova menjelaskan berbagai potensi investasi di Aceh, seperti perumahan dan perhotelan di wilayah Sabang dan Banda Aceh, kawasan pariwisata Pulau Banyak, Simeulue dan Dataran Tinggi Gayo.
Nova juga menjelaskan investasi di KEK Arun dan pembangunan jaringan pipa gas dari Lhokseumawe.
Dari penjelasan tersebut, kata Nova, Menko Luhut langsung menghubungi Menteri Energi dan Industri UEA, Suhail al-Mazrouei guna mengatur waktu yang tepat untuk kembali bertemu dan membicarakan kelanjutan rencana investasi itu.
“Artinya, dalam waktu dekat Pemerintah Aceh akan bertemu dengan Menteri Energi dan Industri UAE, bertemu juga dengan adik Pengeran Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, dan Managing Director Abudhabi Investment Authority,” ujar Nova yang dalam pertemuan tersebut didampingi staf khususnya, Iskandar.
Sebelumnya, pada Rabu (15/1) lalu, Nova Iriansyah menargetkan dana investasi dari Uni Emirat Arab sebesar US$3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun. Hal itu diketahui setelah Uni Emirat Arab menyepakati rencana investasi US$22,89 miliar atau setara Rp314,9 triliun (kurs Rp14.000) dengan Indonesia. Kesepakatan dicapai setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke negara itu.
Sesuai arahan Presiden, kata Nova, Pemerintah Aceh akan menjemput bola dan mempermudah seluruh proses investasi masuk sesuai perundang-undangan. “Lebih cepat lebih baik, kita berharap 2020 sudah mulai perizinan,” kata Nova, Rabu (15/1/2020).
Kesepakatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab meliputi kerja sama antarpemerintah dan business to business di bidang pendidikan, pertanian, pendidikan agama, investasi dan berbagai bidang lainnya.
Kerja sama tersebut disepakati senilai US$22,89 miliar dengan partisipasi UEA di dalamnya sebesar 33 persen atau senilai US$6,8 miliar. Seluruhnya terbagi atas lima proyek antarpemerintah (g to g) dan 11 proyek bisnis (b to b).
