Pemerintah Akan Berikan Petani Sawit Rp 25 Juta/Ha

Analisaaceh.com, Jakarta | Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit telah menyiapkan dana untuk peremajaan lahan sawit. Para petani sawit akan diberikan dana sebesar Rp 25 juta per hektare (Ha) untuk peremajaan kebun sawitnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dana tersebut digulirkan untuk para petani dengan lahan maksimal 4 Ha. Selain itu, program ini juga dikhususkan untuk lahan sawit berusia di atas 25 tahun, atau belum 25 tahun namun ada kesalahan dalam penanaman bibitnya.

“Peremajaan sawit tersebut dilakukan untuk membiayai lahan maksimum 4 Ha. Apabila ada 6 Ha, maka yang dibayar hanya 4 Ha. Dana Rp 25 juta per Ha itu diberikan melalui BPDP kepada petani yang ikut peremajaan. Syaratnya apabila petani tersebut punya kebun di atas 25 tahun, atau belum 25 tahun tapi bibitnya salah, sehingga produktivitasnya rendah sekali,” jelas Darmin.

Darmin menegaskan, dana sebesar Rp 25 juta itu akan dipakai untuk penebangan pohon tua atau tidak produktif. Setelah itu, petani harus membersihkan lahan dan menanam bibit yang bersertifikat. Sehingga, petani tersebut bisa menghasilkan 9-10 ton kelapa sawit per Ha dan dapat dibeli oleh BPDP Kelapa Sawit.

“Sehingga tidak ada cerita setelah ditanam, berbuah hanya 2 ton per hektare per tahun. Saat ini dengan bibit bagus bisa 9-10 ton per hektare, sehingga hasilnya akan dibeli oleh BPDP,” ujarnya.

Hingga saat ini, kata Darmin sudah ada 84.000 Ha lahan sawit yang siap diremajakan mulai pekan depan. Lahan tersebut sudah masuk verifikasi BPDP Kelapa Sawit.

“Kalau sudah masuk verifikasi, dia akan buka rekening dan BPDP akan kirim uang Rp 25 juta/Ha. Saat ini dari 84.000 Ha, sudah 43% sudah disalurkan. Jadi kami tidak benar-benar tunggu. Mulai minggu depan kami siapkan agar peremajaan itu jalan continue saja. Tapi sekarang baru berani Sumatera Utara karena sudah jelas mulai hujan,” terang Darmin.

Darmin mengatakan, peremajaan lahan sawit tersebut dilakukan secara bertahap agar bisa terkendali.

“Kami terus lakukan per daerah, kami tidal berani langsung semua daerah, nanti tidak terkontrol lagi,” pungkasnya.

Sumber : Detik.com