Analisaaceh.com, Banda Aceh | Aktivis Perempuan Aceh yang juga Bendahara Umum DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Aceh, Uswatun Hasanah mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Aceh dalam menjemput komitmen investasi ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).
“Selaku masyarakat Aceh tentu kita bahagia ada negara muslim yang berminat berinvestasi di Aceh. Dengan investasi ini kita berharap dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya pada Selasa, (10/03/2020).
Selein itu juga termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Di mana nantinya, melalui investasi tersebut masyarakat dapat diberdayakan.
“Oleh karena itu, investasi ini juga harus berkualitas untuk mensejahterakan. Tidak hanya fokus pada nilai investasi yang tinggi, tapi masyarakat kita sengsara dan jadi penonton,” tutur Uswatun.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga diharapkan terus berbenah dan menjamin kemudahan bagi para investor. Termasuk kemudahan mendapatkan izin serta pengurusan yang tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi terkait pelayanan kepada investor.
Seperti yang diberitakan UEA menaruh minat investasi di Aceh, terutama pada bidang properti. Investasi UEA di Aceh itu merupakan bagian dari kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dengan nilai US$ 22,89 miliar atau setara Rp 314,9 triliun (kurs Rp 14.000).
Dalam pertemuan dengan Luhut Kamis (30/1/2020) lalu, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memaparkan sejumlah potensi investasi Aceh bidang properti (perumahan) dan perhotelan, terutama di wilayah Sabang dan Banda Aceh.
Selain itu juga dipaparkan potensi investasi di kawasan pariwisata Pulau Banyak, Simeuleu, dan dataran tinggi Gayo.
Termasuk investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dan pembangunan jaringan pipa gas dari Lhokseumawe-Aceh.
Nova menargetkan investasi dari UEA sebesar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun.
Saat itu juga Luhut menghubungi Menteri Energi dan Industri UEA, Suhail al-Mazrouei guna mengatur waktu yang tepat untuk kembali bertemu dan membicarakan kelanjutan investasi ini.
Sementara kepada Pemerintah Aceh, sesuai dengan arahan Presiden, diminta agar menjemput bola dan mempermudah seluruh proses masuknya investasi sesuai perundang-undangan. (Ril)
