ANALISAACEH.COM, AMBON | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) memaparkan hasil pemantauan aktifitas seismik di wilayah Ambon dan sekitarnya dalam diskusi bertajuk “Sosialisasi Hasil Rekamanan Seismograf” yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku di Aula Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Kamis (23/01/2020).
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku ini dihadiri oleh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, para Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan Kepala BPBD ex-officio, dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Ahli gempa yang juga Dosen Program Studi Teknik Geofisika ITB Dr. Zulfakriza menyampaikan bahwa, pemantauan dilakukan melalui 11 unit seismograf dari ITB selama kurun waktu sekitar 2 bulan dari tanggal 18 Oktober 15 Desember 2019, ditambah dengan 4 unit seismograf permanen milik BMKG.
“Jumlah data gempa susulan yang terekam dalam periode tersebut berjumlah 1778 event, yang jika digabungkan dengan data gempa susulan sejak tanggal 26 September hingga 18 Oktober yang merupakan awal pemasangan seismograf tambahan, maka jumlah gempa susulan berjumlah 3462 event,” ujarnya.
Dari analisa data hasil pengamatan, distribusi lokasi hiposenter (pusat) gempa susulan menujukkan ada potensi zona duga sesar yang meliputi wilayah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
Secara detail Dr. Zulfakriza menyampaikan bahwa, pertama teridentifikasi kelurusan (zona duga sesar utama) dengan arah Utara-Selatan dari Kairatu hingga Selat Haruku dengan panjang segmen ~35 km.
“Kedua selain zona duga sesar utama ini, teridentifikasi beberapa zona duga sesar sekunder di sebelah timur Pulau Ambon dengan arah NE-SW dan NW-SE, dan ketiga untuk sesar-sesar sekunder ini, lokasi dan arahnya sesuai dengan identifikasi zona sesar dari Peta Geologi tahun 1993,” jelasnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah mitigasinya. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Plt. Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, BNPB Abdul Muhari, Ph.D, bahwa dalam waktu dekat BNPB akan menyampaikan hasil kajian tersebut secara resmi beserta rekomendasinya untuk masing-masing kabupaten/kota yang diperhitungkan masuk dalam kawasan zona duga sesar.
“Rekomendasi ini nantinya akan bersifat spesifik kewilayahan memperhitungan karakteristik masing-masing wilayah, seperti keterpaparan penduduk dan infrastruktur agar dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana detil tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah lainnya,” kata Abdul Muhari.
Secara umum, rekomendasi upaya mitigasi itu terdiri dari dua komponen yakni informasi keterparan jiwa dan infastruktur, serta rekomendasi penguatan bangunan dan peningkatan ketangguhan masyarakat. Dengan memahami kaidah bahwa “bukan gempanya tetapi bangunannya”, maka data mengenai ketahanan bangunan ini memiliki peran penting. Melalui basis data kondisi bangunan yang lengkap, upaya-upaya mitigasi berbasis masyarakat dapat dilakukan secara untuk meningkatkan kekuatan bangunan tersebut.
“Untuk mendukung upaya ini, BNPB telah menyiapkan fitur Assessmen Cepat Bangunan Sederhana (ACeBS) pada aplikasi InaRisk Personal yang dapat diakses melalui ponsel pintar berbasis Android dan iOS. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk menilai kondisi bangunan tempat tinggalnya masing-masing,” jelasnya.
Setelah informasi, lanjutnya, kerentanan bangunan terpetakan, rekomendasi penguatan bangunan atau peningkatan ketangguhan masyarakat bisa bersifat mikro di tingkat keluarga atau bersifat makro yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang dan zonasi daerah rawan gempa. Secara mikro saran-saran seperti penguatan struktur sederhana seperti ikatan plafon atap, penguatan dinding rumah, mengikat perabotan-perabotan yang berpotensi jatuh akibat getaran gempa, dan pembuatan rencana kedaruratn di tingkat keluarga.
Di level makro atau kewilayahan, informasi kerentanan bangunan yang di overlay dengan zona duga sesar ini harus menjadi landasan dalam penyusunan rencana detil tata ruang (RDTR) dan peta mikrozonasi kegempaan.
“Selain itu, informasi zona duga sesar dan kerentanan ini dapat dijadikan referensi utama dalam penyusunan rencana kontingensi di Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Maluku. Melalui penyusunan rencana kontinjensi yang baik, pemerintah dapat merencanakan tindakan apa, siapa dan bagaimana yang harus dilakukan jika bencana terjadi sesuai dengan level bencana yang diskenariokan,” jelas Abdul Muhari.
Selain itu, pemerintah juga menghimbau kepada semua pihak agar hasil penelitian ini ditanggapi dengan bijak. Penelitian dilakukan untuk memahami potensi bencana lebih baik sehingga dapat dilakukan upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan untuk menghadapinya. Lebih penting lagi, penelitian ini tidak untuk membuat panik masyarakat mengingat tidak adanya teknologi yang dapat memprediksi ruang dan waktu kejadian gempa secara akurat. (Ril)
