Analisaaceh.com, Banda Aceh | Presiden Joko Widodo bersama Pelaksana Tugas Gubernur Aceh dan beberapa Menteri Kabinet Kerja meninjau pembangunan jalan tol Banda Aceh – Sigli (Sibanceh), tepatnya pada lintasan pembangunan seksi 4 Blang Bintang.
Presiden Jokowi mengatakan, progres pembangunan salah satu ruas jalan Trans Sumatera itu sangat menggembirakan. “Ini baru 14 bulan sejak groundbreaking. Pembangunannya berjalan baik,” kata Jokowi, Jumat (21/02).
Jokowi mengatakan, di beberapa ruas jalan lain di Indonesia, permasalahan pembebasan lahan menjadi kendala utama pembangunannya. Namun demikian, menurut laporan Direktur Utama Hutama Karya, perusahaan BUMN yang membangun tol tersebut, persoalan pembebasan lahan berjalan dengan baik. Hal itu, kata Jokowi, merupakan ekses kerja sama semua pihak.
“Bapak gubernur, semuanya, bapak bupati turun ke lapangan menjelaskan ke masyarakat,” kata Jokowi.
Pembangunan jalan tol Banda Aceh – Sigli terbagi dalam enam seksi, yakni Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum sepanjang 25,2 kilometer, Seksi 2 Seulimeum-Jantho 6,1 kilometer, dan Seksi 3 Jantho-Indrapuri 16 kilometer. Selanjutnya adalah Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang 14,7 kilometer, Seksi 5 Blang Bintang-Kuto Baro 7,7 kilometer, dan Seksi 6 Kuto Baro-Simpang Baitussalam 5 kilometer.
Tol Sigli-Banda Aceh dengan panjang 74 kilometer tersebut akan menghubungkan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Sigli. Kehadiran tol tersebut diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dari Banda Aceh ke Sigli dan sebaliknya menjadi sekitar 1 jam perjalanan, yang awalnya memakan waktu 2-3 jam.
Presiden Jokowi mengatakan, secara keseluruhan Tol Trans Sumatera akan membentang sepanjang 2.900 kilometer lebih. Sepanjang 460 kilometer di antaranya telah dioperasikan, sementara 490 kilometer lainnya masih dalam tahap konstruksi. Sisanya, sepanjang 740 kilometer tengah dilelang pemerintah. Jokowi berharap pada 2024 jalan tersebut tersambung sepenuhnya.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam tinjauannya ke salah satu Proyek Strategis Nasional itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil serta Direktur Utama Hutama Karya.
