Reses di Aceh Selatan, Hendri Yono Tampung Aspirasi Ratusan Masyarakat

Analisaaceh.com | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendri Yono, S.Sos., M.Si menggelar pertemuan dengan ratusan masyarakat di Gampong Batee Tunggai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Sabtu (11/2/2023).

Kegiatan tersebut dalam rangka reses pertama tahun 2023 untuk menyerap aspirasi seluruh masyarakat Aceh Selatan, mulai dari Labuhan Haji Barat hingga ke Trumon Timur.

“Silaturahmi kali ini merupakan momen yang sangat ditunggu, yang mana bisa mendengar langsung keluhan serta masukan dari masyarakat Aceh Selatan. Melalui kegiatan ini kita bisa mengetahui persoalan yang ada di tengah masyarakat,” ujar Hendri yang duduk di Komisi III DPRA ini.

Dalam kesempatan itu, Hendri Yono banyak menerima keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, mulai dari persoalan pariwisata Tingkat Tujuh di Tapaktuan hingga adanya persoalan rumah ibadah yang belum tuntas atau masih memerlukan pembagunan secara fisik.

Pansurna, salah satu Desa Kapa Seusak, Kecamatan Trumon Timur, juga menyampaikan persoalan sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Asdal Prima Lestari dengan masyarakat yang hingga kini belum ada titik temu.

Menanggapi persoalan tersebut, Hendri mengatakan bahwa sejumlah aspirasi itu akan menjadi catatan baginya untuk ditindaklanjuti sebagaimana harapan masyarakat.

“Kalau untuk pariwisata, yang perlu diselesaikan itu asesnya dulu, kalau aksesnya sudah bagus maka mudah untuk kita membangun sarana dan prasarana yang lain. Untuk Tingkat Tujuh di Batu Itam, mungkin nantik Bumdes-nya bisa berkonsultasi dengan kami, kalau ada beberapa hal yang tidak bisa diakomodir mungkin secara pribadi kami bisa membantu” kata Hendri Yono.

Terkait usulan sarana ibadah, Hendri mengatakan bahwa sebagian besar masjid di wilayah Aceh Selatan telah diakomodir selama ini melalui anggaran pokok pikirannya (pokir) di DPRA.

“Usulan terkait sarana ibadah seperti Mesjid, itu selama ini telah banyak kita realisasikan. Namun bila ada yang belum, akan saya bantu dengan cepat, agar bisa terealisasi,” tutur Hendri Yono yang duduk di Komisi III DPRA ini.

Sementara itu permasalahan HGU PT. Asdal Prima Lestari, Hendri akan mendorong dan meminta pemerintah daerah untuk turun tangan dan mencari solusi persoalan yang telah berlangsung lama tersebut dengan mengedepankan prinsip keadilan dan tidak merugikan masyarakat.

“Saya kira kalau persoalan seperti ini, pemerintah wajib menyelesaikan, karena ada beberapa kriteria dari PT. Asdal belum terpenuhi seperti lahan dan banyaknya masyarakat yang harus berurusan dengan pihak kepolisian,” kata Hendri Yono.

Penanganan Konflik Satwa di Aceh Selatan Harus Serius

Hendri Yono juga menyahuti keluhan masyarakat terkait konflik satwa dengan manusia di Aceh Selatan. Menurutnya, penanganan wilayah Kabupaten Aceh Selatan harus ditangani secara serius oleh seluruh pihak terkait sejak dini dan tidak menunggu memakan korban jiwa.

Hendri mengatakan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) selaku lembaga yang berwenang dalam masalah satwa, harus memprioritaskan Aceh Selatan dalam penanganan masalah konflik satwa, terutama harimau sumatera.

“Karena selama ini banyak kasus konflik satwa khususnya harimau dengan masyarakat di Aceh Selatan, bahkan baru-baru ini juga terjadi dua kasus di Kluet Tengah. Tentu ini masalah yang serius, kalau tidak ditangani dengan cepat, kita khawatir masalah tersebut akan terus berlanjut,” ujarnya.

Hendri mengaku akan berkoordinasi dengan BKSDA agar penanganan tersebut dapat dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Mengingat wilayah Aceh Selatan berdampingan langsung dengan hutan leuser yang memang tempat habitat satwa yang dilindungi.

“Artinya jangan tunggu ada korban baru dilakukan penangangan, tetapi dari sekarang harus ada upaya pencegahan terutama di wilayah pinggiran hutan,” kata anggota DPRA dua periode ini.

Dalam kesempatan itu Hendri juga meminta masyarakat Aceh Selatan untuk mendukung program dan upaya BKSDA dan lembaga terkait lainnya dalam penanganan konfik satwa dan manusia, seperti tidak melakukan perambahan hutan serta memburu hewan yang dilindungi tersebut.

“Penanganan masalah konflik satwa ini juga tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh masyarakat, artinya semua elemen masyarakat harus ikut serta dalam pencegahan sehingga masyarakat dapat tinggal dan bekerja dengan nyaman di daerah masing-masing,” tandasnya.