Analisaaceh.com, Banda Aceh | Menanggapi Instruksi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, tentang restrukturisasi pembayaran pinjaman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin mengatakan, hal yang sama juga harus diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Aceh.
“Kalau memang ada postur atau ada rujukan yang membolehkan memberikan kredit ke ASN, harapan saya jangan hanya ASN tapi juga pelaku usaha dan UMKM itu juga mendapatkan perhatian yang sama,” kata Safaruddin saat dikonfirmasi pada Rabu (6/5/2020).
Terkait hal tersebut, Safaruddin menuturkan, sebagai wakil rakyat Ia harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan melakukan instruksi dan meminta meninjau ulang kepada Plt Gubernur Aceh, terhadap kebijakan restrukturisasi peminjaman bagi ASN.
“Saya punya pandangan sebagai pribadi dan mandat yang diberikan rakyat kepada saya untuk menyampaikan. Bahasa saya substansialnya adalah apa yang dilakukan oleh pak Gubernur, melalui instruksi terhadap restrukturisasi kredit bank Aceh keliru dan perlu ditinjau ulang,” tegasnya.
Safaruddin menambahkan, tidak bermaksud memihak kepada ASN dan bukan tidak peduli ASN tidak berdampak ekonomi terhadap pandemi virus covid-19. Namun persoalannya, apabila ASN dikhususkan, kenapa pelaku usaha dan UMKM itu tidak disamakan, inikan masalah besar yang harus kita pertimbangkan dengan baik-baik.
Safaruddin melihat, keputusan atau instruksi yang dilakukan Plt Gubernur Aceh cenderung tidak adil, karena terdapat perbedaan keistimewaan antara ASN dan para pelaku UMKM.
“Jadi seandainya ASN dikhususkan mendapat keistimewaan kenapa mereka tidak,” imbuhnya.
Fraksi partai Gerindra tersebut mengatakan, Ia sudah siap dengan perbedaan pembangunan opini yang akan berkembang di tengah masyarakat yang disibukkan dengan polemik ini.
“Saya menyadari bahwa, saya tidak takut kalau seandainya nanti dituding tidak berpihak kepada ASN. Karena saya menyampaikan realita sesungguhnya,” pungkasnya.
