SaKA Ingatkan Keuchik Soal Modus Dana Desa di Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) mengungkapkan adanya dugaan upaya pengurasan dana desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang mencapai ratusan juta rupiah untuk kegiatan sosialisasi narkoba.

SaKA mengingatkan para Keuchik (kepala desa) dan aparat penegak hukum (APH) agar menghentikan praktik yang dinilai tidak memberikan manfaat

Ketua SaKA, Miswar, menyatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai kegiatan sosialisasi narkoba yang menggunakan anggaran dari dana desa dalam waktu dekat.

Ia juga menyoroti adanya agenda yang dirancang dengan melibatkan sejumlah kepala desa. Bahkan, Forum Keuchik Abdya telah dipanggil ke Polres setempat guna membahas rencana pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Dalam waktu dekat akan ada kegiatan sosialisasi narkoba yang menggunakan dana desa, anggarannya tidak tanggung-tanggung, mencapai ratusan juta,” kata Miswar, Jum’at (3/10/2025).

Miswar menduga kegiatan tersebut melibatkan Polres Abdya. Indikasinya, sejumlah keuchik telah dipanggil untuk membahas agenda sosialisasi narkoba yang rencananya akan menggunakan dana desa tersebut.

Lebih lanjut, Miswar menilai kegiatan tersebut berpotensi menyalahgunakan dana desa yang semestinya dikelola secara transparan dan sesuai kebutuhan masing-masing gampong. Ia mengingatkan agar para keuchik tidak gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi jika kegiatan itu hanya dipusatkan dan tidak berdampak langsung ke masyarakat desa.

“Forum Keuchik sudah dipanggil ke Polres dengan agenda membahas kegiatan sosialisasi narkoba yang menggunakan dana desa. Jangan sampai dana desa dijadikan lahan untuk meraup keuntungan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Miswar meminta agar Keuchik di Abdya fokus pada pengelolaan dana desa dilakukan secara mandiri di tingkat desa masing-masing. Kalaupun sosialisasi narkoba itu penting, maka pelaksanaannya bisa dilakukan langsung di desa dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya masing masing.

Sebab, lanjut Miswar, ketika dana desa itu bermasalah di kemudian hari, maka korbannya selalu keuchik yang harus mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan oleh oknum tersebut.

Menurut Miswar, pengurasan dana desa melalui modus kegiatan seperti ini berpotensi besar menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Apalagi, selama ini Keuchik yang selalu menjadi korban dan harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang bermasalah serta tidak mempertanggungjawabkan apa yang diperlukan oleh oknum tersebut.

“Ketika dana desa bermasalah, yang selalu menjadi korban adalah keuchik. Maka dari itu, kami imbau agar keuchik mengambil pelajaran dari kasus-kasus sebelumnya, jangan sampai terjebak dengan modus yang sama,” ujarnya.

Miswar mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk tidak terlibat dalam upaya memanfaatkan dana desa demi kepentingan pribadi atau kelompok.

“Kita meminta keuchik untuk pengelolaan dana desa tetap di desa masing-masing. Kita ingatkan APH berhenti menguras dana desa yang menurut kami tidak ada keuntungan besar bagi masyarakat desa, tapi risikonya justru ditanggung keuchik. Sehingga keuchik harus mengambil pengalaman pada peristiwa yang sudah terjadi ketika saat mengeluarkan uang dengan modus kegiatan yang sama,” pungkas Miswar.