Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Tahun 2025 yang digelar di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu, 10 September 2025.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua TP-PKK Aceh, Marlina Muzakir; Ketua Staf Ahli TP-PKK Aceh, Mukarramah Fadhlullah; Ketua DWP Aceh, Malahayati M. Nasir; Ibu Ketua DPRA; Ketua Bhayangkari; para Ketua DWP SKPA dan Biro; serta jajaran pengurus DWP kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat kerja tersebut. Ia berharap forum ini mampu melahirkan rekomendasi dan program kerja yang selaras dengan fokus Pemerintah Aceh, sehingga setiap agenda DWP benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Program kerja yang akan direkomendasikan harus didiskusikan sedetail mungkin agar selaras dengan fokus pemerintah daerah dan dapat langsung menjawab kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar M. Nasir.
Rapat kerja tahun ini mengusung tema “Penguatan Peran Ketua dan Anggota DWP SKPA dan Kabupaten/Kota Melalui Program Kerja yang Kolaboratif.”
Menurut M. Nasir, tema tersebut sangat relevan dengan kebutuhan organisasi wanita saat ini yang dituntut adaptif, kreatif, dan mampu membangun kerja sama lintas sektor.
Ia menilai kekuatan DWP terletak pada kemampuan membangun kolaborasi. Dengan sinergi yang baik, program kerja DWP diyakini akan semakin efektif dan berdampak luas.
Selain kolaborasi, Sekda Aceh juga menekankan penguatan kompetensi pengurus DWP agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ia menegaskan pentingnya penguatan karakter, profesionalisme, dan perluasan jejaring organisasi.
“Tingkatkan kapasitas, perkuat karakter, dan perluas jejaring agar peran DWP semakin kuat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DWP Aceh, Malahayati M. Nasir, dalam sambutannya menegaskan bahwa DWP memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Selain menjadi wadah partisipasi, DWP juga berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
“Organisasi masyarakat, salah satunya DWP, mempunyai posisi yang sangat strategis. Selain sebagai wadah partisipasi, DWP juga menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah,” ujar Malahayati.
Ia juga berpesan kepada para Ketua DWP kabupaten/kota se-Aceh yang baru dikukuhkan agar menjalankan amanah dengan profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Menurutnya, peran besar DWP harus diimbangi dengan komitmen kerja nyata.
Malahayati mengajak seluruh anggota DWP agar tidak menjadikan organisasi ini sebagai simbol belaka, melainkan sebagai motor penggerak perubahan untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang maju, sejahtera, dan berdaya.
Dengan pelaksanaan rapat kerja ini, DWP Aceh diharapkan mampu memperkuat kontribusinya dalam mendukung agenda pembangunan daerah sesuai visi Pemerintah Aceh.***
