Analisaaceh.com, Blangpidie | Fraksi Abdya Maju di DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
Pasalnya, hingga saat ini masih saja ditemukan masyarakat yang mengeluh atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Peukan (RSUTP) Abdya.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRK Abdya dari Fraksi Abdya Maju, Deviyani saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna tentang Pengumuman Pembahasan Tiga Rancangan Qanun Tahun 2024, Pengumuman Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Abdya Tahun 2024, serta Penutupan Pembahasan Rancangan Qanun APBK Abdya untuk Anggaran 2025, yang berlangsung di Aula Kantor DPRK Abdya, Senin (25/11/2024).
“Oleh karena itu, kami minta kepada Pj Bupati agar pelayanan terhadap pasien di RSUTP Abdya dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dan merasa puas selama berobat,” kata Deviyani.
Selain permasalahan pelayanan kesehatan, Deviyani berharap kepada Pemkab agar dapat menganggarkan anggaran untuk irigasi di Kabupaten Abdya yang masih banyak kendala, karena selama ini dirinya mendapatkan banyak petani yang mengeluh terhadap pengaraian di persawahan.
“Selama ini banyak petani yang mengeluh terkait pengairan di persawahan. Oleh karena itu, kami berharap Pemkab Abdya menganggarkan anggaran terhadap irigasi yang ada di kabupaten Abdya,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Deviyani, ketersediaan pupuk bersubsidi di Abdya juga mendapat keluhan dari para petani. Sebab, para petani selama ini susah mendapatkan pupuk karena kurangnya ketersediaan pupuk di Abdya.
“Harapannya, Pemkab Abdya melalui dinas terkait dapat dapat menemukan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk ini, sehingga para petani dapat lebih muda mendapatkan pupuk bersubsidi,” terangnya.
Deviyani juga meminta kepada Pemkab agar dapat menganggarkan kembali anggaran untuk tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Abdya.
“Sesuai dengan peraturan, tenaga non ASN atau tenaga kontrak masih bisa dilanjutkan di tahun 2025. Untuk itu, kami minta Pj Bupati agar menganggarkan kembali anggaran untuk tenaga non ASN di lingkungan Pemkab Abdya,” pinta Deviyani.
Menanggapi pandangan fraksi Abdya Maju, Pj Bupati Abdya, Sunawardi mengatakan, terkait pelayanan kesehatan di RSUTP Abdya seharusnya puskesmas dan rumah sakit harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Abdya, namun kewajiban ini tidak digunakan secara baik.
“Ini akan menjadi fokus kami dan sudah kami lakukan beberapa gebrakan mulai dari Puskesmas hingga ke RSUPT, bahkan ini akan menjadi evaluasi kita kedepannya sehingga masyarakat mendapatkan perawatan yang maksimal saat berobat,” ucapnya.
Terkait persoalan saluran irigasi untuk pertanian, sebut Sunawardi, Pemkab Abdya sudah meminta komitmen Balai Wilayah Sungai untuk perbaikan irigasi di bawah tanggungjawab mereka. Bahkan, dirinya juga sudah menjumpai dan menyampaikan permasalahan saluran irigasi ini kepada Kepala Dinas Pertanian Aceh dan ditanggapi langsung.
“Saya sudah menjumpai Kadis Pertanian Aceh terkait saluran irigasi ini, dan direspon dengan baik. Untuk kegiatan saluran irigasi kecil-kecil yang mengairi sawah, pembangunannya kita minta desa masing-masing. Mudah-mudahan semua anggaran di 2025 ini dapat merevitalisasi irigasi yang ada. Kemudian kita dorong melalui APBK untuk membangun saluran-saluran baru baik primer maupun tersier sehingga dapat menjangkau seluruh sawah-sawah milik masyarakat dan petani,” pungkasnya.
