Wagub Aceh Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Nasional

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring melalui Zoom di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin, 8 September 2025.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dengan fokus pada perkembangan inflasi terkini, strategi penurunan kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca munculnya aksi demonstrasi di sejumlah daerah Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri meminta seluruh kepala daerah memperkuat komunikasi dan koordinasi bersama Forkopimda dalam menjaga kondusifitas wilayah. Ia menekankan pentingnya mendekati masyarakat melalui tokoh-tokoh berpengaruh, melaksanakan doa bersama lintas agama, serta menggencarkan kegiatan pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.

“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari juga flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus menampilkan sikap sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” tegas Tito.

Ia juga meminta penundaan seluruh kegiatan luar negeri pejabat daerah untuk sementara waktu. Tito menegaskan kepala daerah harus tetap berada di wilayah masing-masing serta segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak agar tidak menambah trauma masyarakat. Selain itu, ia mendorong pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT/RW guna memperkuat keamanan lingkungan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, turut memberikan materi terkait strategi nasional penanggulangan kemiskinan. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga 5 persen pada 2029, atau rata-rata penurunan 0.86 persen per tahun.

“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bisa dicapai melalui kolaborasi bersama. Pemerintah pada 2025 telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, mulai dari jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan tenaga kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” ujar Muhaimin.

Selain itu tegasnya lagi, akses masyarakat miskin terhadap dokumen kependudukan sangat penting, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pembukaan akses pembiayaan bagi UMKM. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan intervensi program berjalan efektif hingga tingkat desa.

Muhaimin juga mendorong konsolidasi lintas sektor di daerah agar seluruh program penanggulangan kemiskinan dapat terintegrasi dengan baik.

“Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar penurunan kemiskinan bisa dicapai secara berkelanjutan,” tutupnya.***