WALHI Aceh Minta Penetapan Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.

Lima variabel utama penentuan status tersebut dinilai telah terpenuhi, mulai dari besarnya korban manusia, luas wilayah terdampak, hingga keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons kondisi darurat.

Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menyebut percepatan penanganan darurat hanya dapat dilakukan secara optimal jika negara mengambil alih koordinasi melalui penetapan status bencana nasional.

“Korban jatuh, ribuan warga mengungsi, infrastruktur rusak, wilayah terdampak meluas, aktivitas ekonomi lumpuh, dan kapasitas daerah sudah sangat terbatas. Seluruh indikator bencana nasional terpenuhi,” tegas Ahmad Shalihin, Selasa (9/12/2025).

Ia menekankan bahwa bencana yang terjadi bukan peristiwa alam biasa atau siklus musiman, melainkan bencana struktural yang berakar pada kerusakan ekologis yang dibiarkan berlangsung lama.

Banjir yang melumpuhkan sedikitnya 18 kabupaten/kota di Aceh menjadi sinyal keras bahwa daya dukung lingkungan telah terlampaui. WALHI menilai bencana ini merupakan bencana ekologis akibat kebijakan yang abai terhadap perlindungan ruang hidup dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

WALHI Aceh merinci lima variabel penetapan bencana nasional yang telah terpenuhi.

Pertama, meningkatnya korban manusia. Banjir bandang dan longsor menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta memaksa ribuan warga mengungsi di berbagai daerah, menandai kondisi darurat kemanusiaan yang tidak dapat ditangani secara lokal.

Kedua, kerusakan infrastruktur di banyak titik. Jembatan runtuh, sekolah dan fasilitas umum rusak, akses jalan terputus, serta jaringan listrik padam, yang menghambat evakuasi dan distribusi bantuan.

Ketiga, cakupan wilayah terdampak sangat luas dan terjadi serentak, mulai dari Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga Aceh Selatan, serta meluas ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Skala wilayah terdampak dinilai setara dengan bencana nasional.

Keempat, dampak ekonomi signifikan. Lahan pertanian rusak, kebun dan sektor perikanan terdampak, serta ribuan rumah tangga kehilangan sumber penghidupan. Nilai kerugian diperkirakan sangat besar dan melampaui kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Kelima, keterbatasan kapasitas daerah. Kekurangan logistik, terbatasnya alat berat, posko pengungsian yang penuh, serta akses transportasi yang terputus menunjukkan perlunya dukungan nasional. Sejumlah desa hingga kini masih terisolasi.

Atas dasar itu, WALHI Aceh mendesak agar segera dilakukan penetapan status bencana nasional untuk wilayah Aceh dan Sumatera, guna memastikan mobilisasi sumber daya, logistik, dan dukungan penanganan bencana dapat dilakukan secara maksimal.

Selain penanganan darurat, WALHI Aceh menuntut audit lingkungan secara menyeluruh, penghentian izin eksploitasi di kawasan rawan bencana, serta pemulihan kawasan hulu secara serius dan berkelanjutan.

“Setiap keterlambatan berarti mempertaruhkan nyawa,” tegas Ahmad Shalihin.

Hingga saat ini, ribuan warga masih bertahan di pos pengungsian dengan distribusi bantuan yang belum merata, sementara ancaman bencana susulan tetap ada seiring kondisi cuaca yang belum stabil. Penetapan status bencana nasional dinilai menjadi langkah krusial agar penanganan berjalan efektif dan berpihak pada keselamatan warga.