DPRK-Pemkab Abdya Bahas KUA-PPAS 2027 dan Perubahan 2026

Analisaaceh.com, Blangpidie | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pembukaan pembahasan dan penyerahan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2027, Rabu (12/8/2026).

Selain KUA-PPAS 2027, rapat paripurna tersebut juga membahas pembukaan dan penyerahan Rancangan Perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2026 serta penyerahan Laporan Hasil Reses II tahun 2026 pimpinan dan anggota DPRK Abdya.

Persidangan yang berlangsung di Ruang rapat DPRK Abdya ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi, didampingi Wakil Ketua I DPRK Abdya Tgk Mustiari dan Wakil Ketua II DPRK Abdya Nurdianto.

Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi menyampaikan persidangan tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 19 dari total 25 anggota DPRK Abdya tampan hair dan menandatangani presensi.

“Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan dapat dilaksanakan secara sah,” kata Roni Guswandi yang akrab disapa Abi Roni.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Abdya yang telah mengagendakan rapat tersebut.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Banmus DPRK Abdya yang telah mengagendakan kegiatan ini. Kita berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar demi kemaslahatan daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembahasan KUA-PPAS merupakan fase krusial dan esensial dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dokumen tersebut menjadi dasar utama bagi eksekutif den legislatif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2027.

Lebih lanjut, sebut Abi Roni, proses penyusunan kebijakan anggaran ini merupakan rangkaian panjang yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Gampong, Kecamatan, Kabupaten, hingga tingkat provinsi. Tahapan itu kemudian bermuara pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

“Proses ini terukur dan terintegrasi. Hasil kebijakan pembahasan anggaran ini diharapkan dapat berdaya guna secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Abdya,” ungkap Abi Roni.