Analisaaceh.com, Bireuen | Polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan di Bireun akhirnya selesai.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Wagub menegaskan bahwa rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan diusulkan ke pemerintah pusat. Skema tersebut juga telah disosialisasikan hingga ke tingkat desa.
Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tidak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.
Padahal, berdasarkan data, sebanyak 2.646 kepala keluarga telah ditransfer DTH oleh PPK BNPB melalui Bank Aceh Syariah dan BSI. Dari jumlah itu, 1.596 KK telah terkonfirmasi menerima bantuan, sementara sisanya masih menunggu proses kliring antarbank serta penyelesaian kekeliruan data NIK oleh BNPB dan BPBD Bireuen.
“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak menerima huntara. Karena itu kami hadir untuk menjelaskan dan berdialog agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap.
Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak yang hanyut. Namun setelah dilakukan pendataan dan konfirmasi berulang, warga tetap menolak huntara dengan alasan tidak ingin tinggal bercampur dengan masyarakat dari gampong lain.
Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut penolakan juga disebabkan rencana pembangunan huntara yang terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga lebih memilih membersihkan rumah meskipun masih terendam lumpur.
Sementara itu, Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, menyampaikan warganya berharap langsung dibangun hunian tetap, meskipun belum ada kepastian waktu pelaksanaan.
Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keuchik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya telah menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Namun masih terdapat 12 KK yang belum menerima DTH dan berharap segera dicairkan karena warga telah kehilangan penghasilan selama dua bulan terakhir.
Tenaga Ahli Kepala BNPB, Yan Namora, menjelaskan hasil survei lapangan melalui wawancara langsung menunjukkan sebagian besar masyarakat terdampak di Bireuen memilih DTH dan tidak menginginkan huntara. Warga juga berharap hunian tetap dapat dibangun langsung.
Ia memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika pembangunan hunian tetap belum siap. Pemerintah juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.
“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.
Saat ini BNPB masih melakukan proses validasi data sehingga pembangunan hunian tetap belum dapat dimulai. Dari 3.266 usulan pemerintah Kabupaten Bireuen, masih ditemukan ketidaksesuaian data.
Dalam waktu dekat, sebanyak 100 unit hunian tetap direncanakan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit.
Plt Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, menambahkan ahli waris korban meninggal akan menerima santunan, sementara korban luka berat akan menerima santunan sebesar Rp5 juta. Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan perabot senilai Rp3 juta, bantuan lauk pauk Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan bagi warga yang tinggal di huntara, serta bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta per keluarga. Seluruh bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima.
Bupati Bireuen, Mukhlis, menegaskan pilihan warga sudah jelas dan meminta agar isu huntara tidak lagi dipolemikkan.
“Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya hunian tetap langsung,” katanya.
