Analisaaceh.com, Lhoksukon | Ketua Tuha Peut Gampong Geudumbak, Anwar Muhammad menanggapi santai tuntutan puluhan warga agar dirinya diberhentikan dari jabatan. Anwar menyebut aksi massa bermuatan politis dan dikendalikan oleh kepentingan tertentu.
Hal ini disampaikan Anwar Muhammad kepada analisaaceh.com, Rabu (1/7/20) menanggapi demonstrasi puluhan warga Geudumbak ke kantor Camat Langkahan, Selasa kemarin. Dalam tuntutannya, warga meminta Bupati Aceh Utara agar mencopot jabatan Anwar Muhammad sebagai ketua tuha peut. Massa menuding ketua tuha peut tidak mampu mengemban tupoksinya sebagai pimpinan lembaga permusyawaratan tingkat desa.
“Selama ini banyak sekali permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau bermasyarakat,” demikian antara lain pernyataan massa melalui koordinator aksi Muhammad Yani.
Dihubungi melalui sambungan telpon, Camat Langkahan Kausar, SE menyebut sudah menampung aspirasi warga. Camat menegaskan, permintaan warga tidak serta merta langsung dipenuhi karena harus melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Saya sudah sampaikan agar tuntutan warga dibuat secara tertulis. Lalu, baru bisa kami tindak lanjuti dengan konsultasi di tingkat mukim dan bagian Pemkim di Setdakab Aceh Utara,” kata Kausar.
Menangapi tuntutan warga Anwar Muhammad merasa heran dengan alasan warga agar dirinya dicopot dari jabatan. Ia menduga aksi massa tersebut dilancarkan oleh pihak yang merasa terusik dengan sikap kritisnya terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.
Menurut Anwar alasan tuntutan warga agar dirinya dicopot dari jabatan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Anwar mengklaim selama ini tupoksi sebagai KetuaTuha Peut sudah dia kerjakan dengan baik.
“Salah satunya APBG 2020 sudah kami sahkan. Aspirasi masyarakat selalu kami tampung. Rapat umum di meunasah kami hadir, rapat pleno mengenai penggunaan anggaran BUMG baru tiga malam yang lalu kami gelar bersama dirut BUMG beserta aparatur desa” kata Anwar.
Demikian juga terkait fungsi pengawasan pihaknya seperti laporan masyarakat tentang dugaan penyimpangan anggaran, telah pula ditanggapi dengan baik. Bahkan ada laporan masyarakat yang tidak sanggup diselesaikan di desa, sudah ditindak lanjuti sampai ke penegak hukum.
“Alasan mereka itu tidak masuk akal, saya mencurigai ada unsur politis dibalik demo tersebut” kata Anwar.
Ia juga menduga aksi massa bentuk perlawanan segelintir warga terkait proses hukum yang sedang berjalan saat ini di kepolisian.
Sekedar catatan, Ketua Tuha Peut atas permintaan warga melaporkan dugaan penyimpangan dana penyertaan modal untuk BUMG dari sumber APBG Geudumbak tahun 2017, 2018 dan 2019. Salah satunya anggaran sebesar Rp204 juta untuk BUMG tahun 2018 diduga menguap.
“Informasi yang saya terima, uang BUMG tahun 2018 sudah disetorkan kembali melalui Dirut BUMG Geudumbak Jaya sebesar Rp60 juta, namun kami belum dapat kabar bagaimana sisanya yakni Rp144 juta lagi,” kata Anwar.
Dia menyebut tindakannya yang mengkritisi penggunaan dana desa semata-mata agar pembangunan di Gampong Geudumbak berjalan baik dan dana desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Anwar mengimbau kepada warga untuk tidak berbuat diluar proses dan mekanisme yang berlaku.
“Kami dipilih secara demokratis oleh ratusan masyarakat. Saudara Muhammad Yani dkk gak perlu repot-repot menggelar demo ke kantor camat. Tenang saja. Apabila semua persoalan sudah tuntas (BUMG 2017 Rp 100 juta, BUMG 2018 Rp 204juta, dan penggunaan anggaran APBG 2019), saya bersama anggota akan mengundurkan diri,” demikian Anwar Muhammad.
