Analisaaceh.com, Blangpidie | Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Suhaimi mendesak Bupati Abdya Safaruddin untuk menutup sementara aktivitas tambang perusahaan yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Desakan itu disampaikan di tengah kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana alam.
Menurut Suhaimi yang akrab disapa Shemi, keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi, terlebih jika keberadaan tambang tidak memberi manfaat signifikan bagi masyarakat Abdya.
“Keselamatan rakyat posisinya lebih tinggi dari segalanya. Tidak boleh dikalahkan oleh alasan ekonomi, apalagi jika tambang tersebut tidak memberi manfaat nyata bagi daerah,” kata Shemi, Jumat (9/1/2026).
Shemi menilai, aktivitas pertambangan di tengah curah hujan tinggi berisiko memperparah kerusakan lingkungan. Dampak yang dikhawatirkan antara lain degradasi daerah aliran sungai (DAS), meningkatnya potensi longsor, serta ancaman banjir bandang yang dapat merugikan masyarakat.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan tanda-tanda alam yang belakangan semakin ekstrem. Menurutnya, sejumlah bencana banjir hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah kabupaten di Aceh dan Sumatera. Ia berharap pengalaman pahit tersebut menjadi pelajaran bagi Pemkab Abdya untuk melakukan langkah preventif.
“Kasus bencana banjir hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah Kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat baru-baru ini menjadi pengalaman pahit bagi kita semua. Bahkan, bencana tersebut menelan banyak korban. Jangan sampai peristiwa serupa terulang dan menjadi duka bagi masyarakat Abdya di kemudian hari karena kelalaian kita,” ucap Shemi.
Shemi menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah preventif demi melindungi warganya. Penutupan sementara aktivitas tambang dinilainya sebagai langkah rasional untuk meminimalkan risiko bencana, sekaligus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan.
“Jika keberadaan tambang hanya menyisakan kerusakan lingkungan, sementara daerah tidak memperoleh keuntungan yang sepadan, maka patut dipertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan?,” katanya.
YARA Abdya meminta Bupati Safaruddin tidak ragu mengambil keputusan tegas, meskipun berpotensi mendapat tekanan dari pihak perusahaan. Menurut Shemi, pemerintah daerah harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir pihak.
Selain itu, ia mendorong agar dilakukan audit lingkungan secara independen terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Abdya. Hasil audit tersebut, menurutnya, perlu dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui sejauh mana risiko lingkungan yang mereka hadapi.
“Bencana tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh kelalaian manusia. Jika hari ini kita mengabaikan peringatan, maka besok kita hanya akan sibuk menyesali,” pungkas Shemi.
