1.995 UMKM Terdampak Bencana di Aceh Selatan Lolos Verifikasi, 594 Data Diusulkan Ulang

Analisaaceh.com, Tapaktuan | Sebanyak 1.995 pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Selatan dinyatakan lolos sebagai calon penerima Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Hidrometeorologi tahun 2026 Tahap I.

Data tersebut diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2026 tentang
Penetapan Nama-nama Pengusaha Mikro Penerima Bantuan Presiden Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Kabupaten Aceh Selatan Tahap I. Surat keputusan tersebut ditetapkan pada 19 Oktober 2026.

Salah seorang pelaku UMKM di Gampong Krueng Luas Trumon Timur, Helmi Rahmad menyampaikan bahwa jumlah calon penerima yang mencapai hampir 2.000 pelaku usaha menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan akses bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana ke tingkat pusat.

“Keberhasilan meloloskan hampir dua ribu pelaku usaha menunjukkan optimalnya proses pendataan, verifikasi, dan pengusulan yang dilakukan oleh DisperindagKop dan UMKM Aceh Selatan,” ujar Helmi kepada Analisaaceh.com, Sabtu (24/10/2026).

Ia menilai, program Banpres tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat bencana hidrometeorologi.

“Dengan adanya bantuan ini dapat membantu mendukung pemulihan modal usaha kami sebagai pelaku usaha, sehingga kami para pelaku usaha bisa kembali menjalankan usaha kami dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara produktif serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.
‎
‎Helmi juga menilai capaian tersebut mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperluas akses bantuan bagi pelaku usaha yang membutuhkan.

Menurutnya, pendampingan dan pengawalan ketat pada seluruh alur administrasi yang dilakukan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam proses pengusulan calon penerima bantuan sehingga memberikan peluang yang lebih transparan dan inklusif bagi pengusaha lokal.

Helmi juga berharap proses pencairan bantuan ini dapat segera terealisasi tanpa hambatan. Dengan demikian, para pemilik usaha bisa langsung memanfaatkan dana tersebut untuk memulihkan modal dan membangkitkan kembali perekonomian yang sempat lesu.

“Harapan kami seluruh tahapan hingga penyaluran berjalan lancar. Kami juga mendorong Disperindagkop Aceh Selatan terus memberikan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan agar sektor UMKM kian tangguh menghadapi berbagai risiko bencana di masa depan. Kami juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah untuk memperkuat sektor usaha mikro sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan,” ungkap Helmi.

Program Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro ini dirancang sebagai stimulus ekonomi untuk mendorong pemulihan sektor usaha mikro pascabencana hidrometeorologi. Melolosnya 1.995 calon penerima ini sekaligus menjadi indikator positif atas komitmen Pemkab Aceh Selatan dalam memperkuat pilar ekonomi kerakyatan di daerah tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Aceh Selatan, T. Harida Aslim melalui Kabid UKM Rismawati membernarkan adanya calon penerima bantuan Banpres yang dinyatakan lolos verifikasi pemerintah pusat tersebut.

“Iya, benar, sebanyak 1.995 pelaku UMKM kita dinyatakan lolos sebagai calon penerima Banpres setelah melewati verifikasi pemerintah pusat,” kata Rismawati saat dikonfirmasi Analisaaceh.com, Sabtu (24/10/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah mengusulkan calon penerima berdasarkan data yang dihimpun dan direkap oleh dinas. Selanjutnya, data tersebut diunggah ke kementerian untuk menjalani proses verifikasi.

Menurut Rismawati, proses pemeriksaan dilakukan melalui lima lembaga atau sistem, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dari total kuota sebanyak 2.589 pelaku usaha yang diperuntukkan bagi Aceh Selatan, lanjutnya, sebanyak 1.995 dinyatakan lolos sebagai calon penerima. Sementara itu, 594 pelaku usaha lainnya belum memenuhi validitas data sehingga perlu dilakukan pembenahan dan pengusulan ulang.

“Bagi 594 pelaku usaha yang datanya belum valid akan kami usulkan ulang. Pengusulan susulan dimulai sekarang hingga batas waktu 28 Oktober 2026,” ujarnya.

Menurut Rismawati, pihak dinas bertugas memproses rekapitulasi data permohonan masyarakat untuk kemudian diunggah ke Kementerian UMKM guna verifikasi akhir.

Rismawati berharap, seluruh pelaku usaha yang diusulkan kembali dapat memenuhi persyaratan sehingga berpeluang memperoleh bantuan tersebut. Ia juga berharap program Banpres dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha mikro di Aceh Selatan.

“Semoga seluruh kuota yang kita usulkan dapat lolos agar usaha masyarakat berjalan lancar. Kami berharap Banpres ini memberi berkah bagi perkembangan UMKM di Aceh Selatan,” pungkas Rismawati.