Analisaaceh.com, Blangpidie | Dalam kunjungan kerja di Aceh Barat Daya (Abdya), Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh H. Sudirman, mendapati para kepala desa (Keuchik) di kabupaten setempat kesulitan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa karena terganjal Perpres Nomor 104 Tahun 2021.
Hal itu sampaikannya usai menyambangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, pada Kamis (23/12/2021).
Haji Uma mengatakan, di Abdya bisa dikatakan tidak ada masalah terkait dengan anggaran dana desa itu.
“Kita ingin melihat bagaimana laporan terhadap penggunaan dana desa di tahun 2021 ini. Dan program apa saja yang sudah berhasil dalam capaian di tahun ini. Kemudian juga kita akan melihat program apa saja yang diajukan pada tahun 2022 nanti,” katanya.
Hal ini menurutnya perlu diinput, supaya diberikan pertimbangan ke dalam APBN tahun 2022 nanti pada kementrian keuangan yang tidak akan lama lagi dilakukan rapat pembahasan hal dimaksud.
“Untuk saat ini yang menjadi kendala salah satunya Perpres 104 terkait dengan BLT yang dialokasikan dari Dana Desa itu adalah 40 persen,” jelasnya.
“Ini sangat tidak bisa dieksekusi kalau memang desa itu yang penduduknya sangat sedikit, karena batasan ini idealnya jangan dilakukan penyekatan dengan Perpres itu,” sebutnya.
Lanjut Haji Uma, secara umum Anggaran desa di Abdya ini tergolong stagnan. Karena mengingat kebijakan Covid-19 ini sektor pembangunan Ril memang tidak bisa dilakukan, semua anggaran ini terserap pada penanganan Covid-19. Jadi, progres pembangunan kita tidak melihat di tahun 2021.
“Mudah-mudahan di tahun 2022 nanti ada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kita harapkan, semoga masyarakat ini bisa tumbuh kembali dan bisa berjalan kembali seperti biasa,” ujarnya.
Ia juga berharap, dengan dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah dapat mengangkat ekonomi masyarakat, termasuk di Abdya.
“Harapan kita, agar anggaran yang diberikan bisa produktif dan bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Dan tentu kepada pemerintah pusat di dalam melakukan perencanaan itu dapat merata di semua sektor,” harapnya. (Ahlul)
