Analisaaceh.com, Lhokseumawe | Kepemimpinan dan program pembangunan Drs. Imran, M.Si, MA, Cd sebagai Penjabat (Pj) Walikota Lhokseumawe dalam 100 hari pertama menjabat dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRK Lhokseumawe Mahmudi Harun pada Jum’at (21/10/2022). Menurut pria yang akrab disapa Tuan Giok ini, banyak program-program yang dilaksanakan oleh Pj Walikota tanpa konsultasi dengan legislatif.
“Apa yang dilakukan oleh Pj Imran sangat jauh dari harapan kami, terutama mengenai program yang dilaksanakan oleh Pj Imran yang tidak berkonsultasi dengan DPRK Lhokseumawe,” ungkapnya.
Bahkan kata Tuan Giok, terdapat sejumlah kebijakan yang dianggap fatal dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, seperti menggusur para pedagang kecil.
“Menurut catatan saya ada beberapa blunder yang dilakukan oleh Pj Imran, dan yang paling fatal adalah dia merasa bisa mengubah Lhokseumawe dengan ‘tangan besi’ seperti menggusur para pedagang kecil yang mencari nafkah untuk makan sehari-hari,” tuturnya.
Politisi Partai Aceh ini menegaskan bahwa jabatan Pj bukan untuk menampilkan bahwa Dr. Imran orang paling berkuasa di Lhokseumawe, yang bisa melaksanakan kegiatan sesuka hatinya. “Kami DPR ini dipilih oleh masyarakat Lhokseumawe, jadi apa pun kegiatan yang menggunakan uang rakyat dan untuk kepentingan rakyat, harus dikomunikasikan dengan kami,” tegasnya.
Tuan Giok berharap Dr Imran dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai norma – norma ke-Aceh-an dengan mengedepankan kepentingan rakyat. “Jangan sampai muncul kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan karena merasa paling berkuasa,” pungkasnya.
