Kasus HIV/AIDS di Banda Aceh Capai 81 Orang

Sumber gambar: Dokumen pribadi/dr. Maria Demetria Bria

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Kasus HIV/AIDS di Kota Banda Aceh terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 81 kasus dengan sebagian besar penderita bukan penduduk asli Banda Aceh.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menjelaskan bahwa dari total kasus yang tercatat, hanya sekitar 20 persen yang berasal dari warga kota, sementara selebihnya merupakan pendatang dari luar daerah. Meski demikian, pemerintah kota tetap berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang setara bagi semua penderita tanpa membedakan asal domisili.

“Rata-rata penderita HIV/AIDS ini bukan berasal dari Banda Aceh. Sekitar 20 persen ke bawah yang memang warga kota, selebihnya dari luar daerah. Tapi semua yang ada di Banda Aceh tetap harus kita layani dan jaga,” ujarnya dalam Forum Kemitraan untuk Pengendalian Penyakit AIDS, Tuberkolosis & Malaria Tingkat Kota Banda Aceh, di Balai Kota, Kamis (16/10/2025).

Ia menegaskan, upaya penanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan secara multi sektor dan melibatkan berbagai OPD, termasuk kolaborasi dengan Pemerintah Aceh serta organisasi seperti Adimkes yang selama ini aktif membantu.

“Dengan adanya program kegiatan bersama tim ATM, insyaAllah kita bisa terus menekan angka kasus HIV/AIDS. Targetnya, sebagaimana amanat SDGs poin 3.3, pada tahun 2030 kita harap akan ada gampong bebas AIDS,” ujarnya.

Menurut Illiza, pendidikan agama dan peningkatan kesadaran masyarakat penting untuk membangun pola hidup sehat dan mencegah perilaku berisiko. Pemerintah juga menyediakan layanan screening atau tes HIV/AIDS gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan.

“Screening dilakukan secara gratis, tidak berbayar. Ketika ada pasien yang dicurigai, misalnya kondisi tubuhnya menurun drastis, petugas akan mendekati dan mengajak untuk tes. Banyak yang akhirnya mau dites dan hasilnya positif HIV. Semua kita tangani dengan menjaga kerahasiaan identitas penderita,” jelasnya.

Illiza menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membeda-bedakan pelayanan kesehatan kepada siapa pun.

“Kita tidak bisa meninggalkan siapa pun yang sakit, dalam bentuk apapun. Tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.

Komentar
Artikulli paraprakAparatur Desa Abdya Dapat Bimbingan Tangani PPKS
Artikulli tjetër15 Kepala KUA di Aceh Selatan Dilantik