Analisaaceh.com, Pidie | Sejumlah warga di Kecamatan Padang Tiji dan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, masih menolak pembayaran ganti rugi lahan garapan mereka yang terkena proyek Jalan Tol Sigli–Banda Aceh seksi 1 Padang Tiji–Seulimuem. Warga menilai harga yang ditetapkan pemerintah jauh dari nilai yang pantas.
Salah seorang pemilik lahan, Ayah Musa Ibrahim, mengatakan harga yang ditawarkan pemerintah tidak masuk akal.
“Harga per meter tanah kami dihargai Rp10 ribu, Rp7 ribu, bahkan ada yang satu persil hanya Rp17 ribu. Kami merasa itu tidak layak,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).
Ayah Musa mengaku telah mengelola lahan tersebut sejak tahun 1980-an dan memiliki peta lama yang diteken oleh Bupati Diah Ibrahim. Kawasan itu, kata dia, dulunya digunakan warga untuk beternak dan bercocok tanam.
“Kami tidak menolak pembangunan tol, tapi kami ingin nilai ganti rugi yang wajar. Pemerintah sebaiknya turun langsung meninjau kembali ke lapangan,” tambahnya.
Berdasarkan data dari Camat Padang Tiji, Asriadi, di Gampong Pulo Hagu terdapat 191 persil tanah, dengan rincian 23 sudah dibayar, 60 sudah teken tapi belum dibayar, dan sisanya belum setuju.
Sementara di Gampong Jurong Cot Paloh, dari 49 persil, sebanyak 19 sudah dibayar, 15 sudah teken tapi belum dibayar, dan sisanya masih menolak.
Kendala pembebasan lahan ini membuat pembangunan tol di ruas Padang Tiji–Seulimuem tersendat selama dua tahun terakhir. Project Director Tol Sibanceh PT Hutama Karya, Slamet, menyebutkan ada 22 bidang tanah prioritas yang belum tuntas pembayarannya.
Penyelesaian lahan itu diperlukan agar empat akses perlintasan tidak sebidang dan tiga lereng tegak bisa diselesaikan untuk memenuhi uji layak fungsional jalan tol tersebut.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan pemerintah daerah akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara masyarakat dan pemerintah pusat.
“Kami ingin mencari solusi agar proyek tol yang terhenti dua tahun ini bisa segera diselesaikan,” kata Fadhlullah.
