Analisaaceh.com, Blangpidie | Pelaksanaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat kabupaten di Aceh Barat Daya (Abdya) menjadi polemik setelah Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah Kabupaten Abdya dikabarkan telah menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan pemenang FLS3N tingkat kabupaten sebelum perlombaan dilaksanakan.
Hal itu diketahui berdasarkan SK Nomor: 094/T.2/113/2026 yang diperoleh Analisaaceh.com, tentang penetapan pemenang kegiatan FLS3N jenjang SMA/SMK/MA tingkat Kabupaten Abdya, yang ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Cabdin Abdya Irma Suryani.
Menyikapi hal itu, seorang guru seni budaya sekaligus pelatih FLS3N di Abdya, Hijrah Sriwajuni mengaku kecewa atas penerbitan SK pemenang sebelum lomba digelar. Ia menilai, kondisi itu berpotensi merusak semangat dan mental peserta didik yang telah mempersiapkan diri.
“SK pemenang sudah keluar, sementara lomba belum dilaksanakan. Ini sangat disayangkan karena bisa membunuh mental anak-anak yang sudah berlatih selama satu bulan,” kata Hijrah, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, setelah mengetahui SK tersebut beredar, dirinya sempat menghubungi ketua panitia untuk meminta klarifikasi. Namun, ia mengaku respons yang diterima tidak memberikan penjelasan substansial, selain informasi adanya agenda rapat di dinas pendidikan setempat.
Lebih lanjut, sebutnya, situasi menjadi semakin janggal ketika panitia kemudian memutuskan pelaksanaan lomba dilakukan secara mendadak pada hari yang sama, pukul 14.00 WIB. Bahkan, kondisi tersebut menimbulkan mempertanyakan legitimasi hasil lomba tersebut, mengingat SK pemenang telah lebih dulu diterbitkan.
“Apakah lomba ini benar-benar penilaian atau hanya formalitas? Ini yang menjadi pertanyaan kami,” ucapnya.
Selain itu, Hijrah juga menyoroti aspek teknis pelaksanaan, terutama terkait kelayakan dewan juri dan ketersediaan anggaran. Berdasarkan informasi yang diterima, kegiatan tersebut disebut tidak memiliki dukungan anggaran yang memadai.
Hijrah menilai, jika kendala anggaran menjadi persoalan utama, panitia seharusnya melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk mencari solusi bersama, sebagaimana pernah dilakukan pada pelaksanaan sebelumnya.
“Kalau memang tidak ada anggaran, bisa dicarikan solusi bersama MKKS. Ini bukan pertama kali terjadi, dan sebelumnya bisa diselesaikan dengan kolaborasi,” kata dia.
Ia juga menyoroti mekanisme penunjukan peserta dari sekolah tertentu tanpa melalui proses kompetisi terbuka. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ajang seleksi prestasi siswa.
“Kalaupun kalah, anak-anak harus kalah dalam perlombaan, bukan karena sudah ditentukan sebelumnya siapa pemenangnya,” ujarnya.
Hijra berharap, ke depan pelaksanaan FLS2N di Abdya dapat dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan menjunjung tinggi integritas. Mengingat, ajang tersebut merupakan kompetisi berjenjang dari tingkat kabupaten hingga nasional yang membawa nama daerah.
“FLS2N ini ajang bergengsi. Dari kabupaten ke provinsi, lalu ke tingkat nasional. Ini bukan kegiatan yang bisa dilaksanakan secara sembarangan,” ungkap Hijrah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia pelaksana dan Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.
Untuk diketahui, SK penetapan pemenang yang diduga telah diterbitkan sebelum perlombaan berlangsung turut beredar luas di kalangan guru dan pelatih FLS3N di Abdya.
