Analisaaceh.com, Banda Aceh | Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyepakati rencana revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mengatakan kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (10/6/2026) malam.
“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Nurlis, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, Gubernur Mualem pada prinsipnya tidak menolak pengembangan Lapangan Gas Tengkulo maupun investasi yang dilakukan Mubadala Energy. Namun, Pemerintah Aceh menilai terdapat sejumlah aspek dalam PoD yang perlu disempurnakan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Aceh didampingi Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Bidang Migas Akhyar ST MT, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.
Sesuai PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Gas Tengkulo akan diproses di fasilitas terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di South Andaman. Selanjutnya, hasil produksi disalurkan melalui pipa bawah laut menuju Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Mubadala Energy juga tengah menyiapkan proses pengadaan unit FPSO untuk mendukung percepatan komersialisasi gas dari wilayah tersebut.
Namun, Pemerintah Aceh mengusulkan skema berbeda, yakni penyaluran gas langsung ke darat untuk diproses di KEK Arun melalui fasilitas Onshore Processing Facility (OPF).
“Jadi skema penyaluran gas langsung ke darat untuk diolah di KEK Arun. Kemudian gas dan kondensat diproses di OPF dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun,” ujar Nurlis.
Menurutnya, usulan tersebut bertujuan agar pengembangan Blok Andaman memberikan manfaat yang seimbang bagi investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Aceh.
Selain meningkatkan nilai tambah sektor migas, pengolahan di darat dinilai dapat mendukung pengembangan industri pupuk dan petrokimia di Aceh serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai,” kata Nurlis.
Ia menambahkan, pembangunan fasilitas pengolahan di darat juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian melalui pertumbuhan berbagai sektor industri dan usaha pendukung lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh juga menyinggung pengembangan Blok Masela di Laut Arafura yang sebelumnya mengalami perubahan konsep dari pengolahan di laut menjadi di darat. Menurut Nurlis, Kepala SKK Migas membenarkan bahwa perubahan skema tersebut pernah dilakukan.
Terkait rencana penyampaian perkembangan proyek kepada publik, Nurlis mengungkapkan bahwa SKK Migas sebelumnya mengundang Gubernur Mualem untuk menghadiri konferensi pers mengenai Blok Andaman.
Namun, Gubernur Aceh menilai waktu tersebut belum tepat dan memilih menunggu hingga proses revisi PoD mencapai kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi Aceh.
“Sesuai kesepakatan Gubernur Mualem dan Kepala SKK Migas, jumpa pers akan digelar setelah revisi disepakati. Setelah Gubernur Mualem menilai bahwa proyek Blok Andaman menguntungkan bagi Aceh, baru beliau bersedia menyampaikan kepada publik,” kata Nurlis.
