Analisaaceh.com, Banda Aceh | Anggota DPR Aceh, T Heri Suhadi alias Abu Heri, menilai kehadiran ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diturunkan Pemerintah Aceh untuk gotong royong di lokasi bencana sudah cukup sebagai simbol kepedulian negara. Menurutnya, setelah dua gelombang relawan ASN, langkah selanjutnya harus difokuskan pada pemberdayaan warga terdampak bencana.
Abu Heri mengusulkan agar Pemerintah Aceh membuka skema kerja bersih-bersih lingkungan di setiap gampong atau desa. Skema ini dinilai mampu memberi kesempatan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana untuk memperoleh pendapatan, sekaligus berperan aktif dalam pemulihan lingkungan dan fasilitas publik.
“ASN sudah menunjukkan kepedulian. Sekarang giliran warga diberi ruang. Mereka bisa membersihkan gampong, sekolah, dan fasilitas umum dengan imbalan ongkos kerja. Ini mirip dengan program cash for work pascatsunami dulu,” ujar Abu Heri pada Selasa 6 Januari 2026 di Banda Aceh.
Menurutnya, pola tersebut bukan hanya meringankan beban pemerintah dalam penanganan pascabencana, tetapi juga menghadirkan solusi ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, semangat gotong royong tetap terjaga, namun warga terdampak juga merasakan manfaat langsung berupa penghasilan.
Abu Heri menambahkan, pelibatan warga secara langsung juga akan mempercepat pemulihan sosial dan psikologis masyarakat. Partisipasi aktif dalam membenahi lingkungan, kata dia, dapat menumbuhkan rasa memiliki sekaligus mengembalikan martabat warga agar tidak sekadar diposisikan sebagai penerima bantuan.
Ia mengingatkan agar kebijakan penanganan bencana tidak berhenti pada pendekatan seremonial. Mobilisasi ASN dalam jumlah besar memang penting pada fase awal darurat, namun pada tahap pemulihan, kebijakan yang berorientasi pada ekonomi rakyat harus menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai warga hanya menonton ASN bekerja di kampung mereka sendiri. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang memberi ruang kerja dan penghasilan bagi masyarakat terdampak,” tegas politisi dari partai besutan Muzakir Manaf itu.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menurunkan sekitar 3.000 ASN relawan ke berbagai wilayah terdampak bencana. Selain itu, sebanyak 4.000 ASN juga dikerahkan untuk membersihkan sekolah-sekolah yang terdampak banjir dan lumpur. Langkah tersebut, menurut Abu Heri, patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Kendati demikian, Abu Heri juga menekankan keberlanjutan kebijakan pascabencana. Ia mendorong agar program padat karya berbasis warga dikoordinasikan secara terencana oleh pemerintah kabupaten/kota, didukung anggaran yang jelas serta mekanisme pengawasan yang transparan. Menurutnya, skema tersebut dapat dibiayai melalui belanja tidak terduga (BTT) atau penyesuaian anggaran pemulihan bencana.
Lebih jauh, Abu Heri berharap pendekatan pemberdayaan warga lokal ini dapat menjadi pola baku penanganan pascabencana di Aceh ke depan, tidak hanya bersifat temporer atau reaktif.
“Bencana ini harus kita jadikan momentum memperkuat solidaritas dan kemandirian masyarakat. Negara hadir bukan hanya lewat simbol, tetapi lewat kebijakan yang memberi harapan dan penghidupan bagi rakyat,” pungkasnya. []
