ADG Belum Cair, Ribuan Aparatur Gampong Demo BPKD Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Ribuan Aparatur Gampong menggelar aksi demo di halaman Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)  Senin (9/12/2024).

Aksi itu digelar untuk menuntut pencairan sisa Alokasi Dana Gampong (ADG) yang belum dibayarkan oleh Pemkab Abdya.

Menurut informasi yang dihimpun Analisaaceh.com, peserta aksi terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Abdya dan perwakilan aparatur dari 152 gampong. Total aparatur yang ikut dalam demo mencapai 2.280 orang.

Di lokasi, peserta aksi membentangkan spanduk bertuliskan “ADG Dikemanakan”. Spanduk lainnya berisi kritik seperti, “ADG bukan untuk menutupi defisit. Pak Pj enak bisa jalan-jalan pakai SPPD, kami sengsara.”

Kemudian, ada spanduk bertuliskan “Kamo segenap aparatur gampong Lhung Asan menuntut hak anggaran dana gampong reguler segera dicairkan. Na peng bek peu som – peu som bak Kamo”.

Dalam orasinya, Keuchik Gampong Suka Damai, Osha Yurahman, mendesak Pj Bupati segera merealisasikan sisa ADG yang belum dicairkan hingga akhir 2024.

Ia juga meminta agar pencairan ADG reguler tahap II dan III segera disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD), yang hingga kini belum terealisasi.

“Kami minta agar Pak Pj Bupati untuk segera merealisasikan ADG untuk Penghasilan Tetap (Siltap) yang belum dicairkan untuk bulan November dan Desember yang masih tertahan di tingkat pemerintah daerah,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Pj Bupati Abdya secepatnya melakukan pencarian Bagi Hasil Pajak Retribusi Kabupaten (BHPRK).

“Kami minta Pak Pj Bupati agar segera mencari solusi terkait pencairan ADG Reguler dan Siltap serta BPHRK yang belum cair.  Mengingat tahun anggaran berjalan akan segera berakhir di bulan Desember,” katanya.

Kedatangan ribuan massa ini disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Abdya Sunawardi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bima Yudha Asmara, Wakapolres Asyari Hendri, Kepala BPKD Fakhrudin, dan sejumlah pejabat lainnya.

Hingga saat ini, aksi unjuk rasa masih berlangsung di depan Kantor DPRK Abdya. Ketidakpastian mengenai pencairan dana ADG ini sebelumnya telah menimbulkan polemik di tingkat desa.

“Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami,” ujar orator yang mengikuti aksi.