Anggota DPRK Aceh Tengah Ini ‘Ngegas’, Dokumen APBK Dituding Copy Paste

Analisaaceh.com, Takengon | Salah satu Anggota DPRK Aceh tengah, dalam sidang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2020 terlihat menggebu-gebu (Ngegas-red) saat menyampaikan pandangan umum. Bahkan ia menuding dokumen anggaran yang dibahas itu terkesan Copy Paste dari tahun ke tahun.

“Saya heran dengan KUA PPAS Pemerintah Aceh Tengah, seolah-olah Copy Paste dari tahun ke tahun, tidak ada inovasi di dalamnya,” kata Politisi dari Partai Berkarya itu, Khairul Ahadian kepada Analisaaceh.com usai persidangan berlangsung, Sabtu (28/09/2019) di Takengon.

Aceh Tengah kata dia, memiliki 2 sektor yang harus digenjot untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya sektor pariwisata dan sektor pertanian. Kedua sektor itu diminta mendapat perhatian serius oleh Pemerintah, jika memungkinkan Pemda menggelontorkan anggaran yang cukup supaya dapat terealisasi.

“Kenapa sektor ini tidak kita tambahkan anggaranya, misalnya, untuk pariwisata dikucurkan anggaran hingga Rp.40 Miliar, kenapa tidak, sekarang terkesan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selalu menerima anggaran besar, ini menjadi permalasahan untuk Aceh Tengah, ada apa ini?,” Tanya pria yang kerap disapa Erol itu.

Pandangan yang diutarakan tersebut merupakan sebuah masukan untuk merubah Aceh Tengah ke arah yang lebih baik. Bahkan masukan-masukan yang disampaikan kepada Pemda itu dinilai inovasi terbaru sehingga dokumen yang diajukan dalam APBK di Negeri berhawa sejuk itu tidak terkesan itu-itu saja.

“Tidak ada regulasi yang menyebut sebuah instansi harus mengajukan sesuatu harus sekian Miliar, itu tidak ada. Pemerintah Aceh Tengah harus memprogramkan suatu kegiatan yang mampu meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah belum memiliki inisiatif untuk merenovasi APBK yang ada, direnovasi lah, supaya PAD meningkat, jika terus seperti ini, kan anak-anak saja bisa mengelolanya, karena tidak ada inovasi di dalamnya,” Katanya, sembari menyebut dokumen APBK tak hanya ambil komputer diketik selesai.

Sebelumnya, KUA-PPAS APBK Tahun 2020 yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda Karimansyah telah disepakati Anggota DPRK Aceh Tengah. Selanjutnya akan dibahas kembali dalam Rancangan APBK di Gedung Dewan setempat.

Khairul Ahadian mengatakan, disepakatinya KUA-PPAS APBK Aceh Tengah Tahun 2020 itu memiliki beberapa catatan penting di dalamnya. Beberapa catatan yang tidak ingin dimasukkan di dalamnya, seperti Pembangunan Masjid Agung Ruhama Takengon tidak memiliki Master Plan yang baik.

“Ada beberapa catatan di KUA PPAS yang tidak ingin di include kan dalam APBD Aceh Tengah, seperti pembangunan Masjid Agung Ruhama tidak memiliki Master Plan yang baik, tidak memiliki konsep yang baik dan terkesan Cilet-cilet. Saya ingin Masjid Agung itu dibangun semewah mungkin, supaya menjadi Land Mark Kota Takengon di samping adanya Danau Lut Tawar,” pinta Erol, dengan nada sedikit gundah jika ide-ide cemerlang anggota DPRK tak direspon oleh Eksekutif.

Gagasan itu kata dia, untuk menambah sesuatu yang baru di Negeri penghasil Kopi Arabika itu. Begitupun Negeri Linge saat ini sebagai pusat dan dasarnya orang Gayo terkesan menjadi kampung tertinggal.

“Linge sebagai pusat dasarnya orang Gayo, kenapa tidak dijadikan sebagai tempat wisata religius, kenapa Masjid Banda Aceh bisa dijadikan tempat wisata religius, Linge kenapa tidak bisa, jika perlu buat Qanun Munik ni Reje harus di Linge supaya terpelihara adat dan budaya kita,” pinta Anggota Dewan yang terhintung baru di Gedung Wakil Rakyat itu.

Lebih lanjut kata dia, Jika Masjid Agung Ruhama dapat dijadikan Icon Wisata Religius dan Pacuan Kuda Tradisional Gayo dapat menjadi skala nasional serta beberapa hal yang telah diutarakanya itu dapat direalisasikan oleh kepemimpinan Shabela-Firdaus katanya sudah cukup.

“Jika ini sudah direalisasikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah periode 2017-2022 masyarakat merasa sudah cukup, namun hari ini apa yang terjadi, Pemerintah Daerah terkesan copy paste anggaran APBK,” tutup Khairul Ahadian.

Editor : Nafrizal