APBA 2026 Mulai Direalisasikan, Pemerintah Aceh Percepatan Anggaran

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 mulai direalisasikan setelah resmi ditetapkan pada 12 Februari lalu.

Saat ini, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) telah memasuki tahapan persiapan dokumen dan pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan bahwa proses realisasi anggaran sudah berjalan di berbagai sektor.

“Iya benar, APBA 2026 mulai direalisasikan. Sejak ditetapkan pada 12 Februari lalu, saat ini sudah memasuki tahapan realisasi,” ujar Muhammad, Kamis (19/2/2026).

Ia menjelaskan, seluruh SKPA kini tengah menyiapkan kelengkapan administrasi serta langkah teknis pelaksanaan kegiatan agar anggaran dapat segera berdampak pada masyarakat.

“Semua SKPA saat ini mulai persiapan dokumen dan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing,” katanya.

Salah satu bentuk konkret realisasi tersebut, lanjutnya, adalah pelaksanaan Pasar Murah yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh di sejumlah wilayah beberapa hari terakhir.

“Pelaksanaan Pasar Murah seluruh Aceh yang digelar oleh Disperindag Aceh atas instruksi Gubernur beberapa hari lalu, itu salah satu bentuk realisasi APBA yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Aceh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muhammad menyampaikan bahwa Gubernur Aceh telah menginstruksikan seluruh jajaran SKPA untuk mempercepat penyerapan anggaran guna mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat.

“Gubernur telah memerintahkan kepada segenap SKPA untuk mempercepat realisasi anggaran supaya kegiatan perekonomian masyarakat di semua sektor bisa bangkit,” ujarnya.

Selain percepatan anggaran, Pemerintah Aceh juga terus melakukan berbagai langkah pemulihan pascabencana bersama pemerintah kabupaten/kota, dengan supervisi dari pemerintah pusat.

“Berbagai langkah pemulihan Aceh pascabencana terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota di bawah supervisi ekstra Pemerintah Pusat, demi mewujudkan Aceh lebih baik dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad.