Categories: NEWS

Asa Desak Pemkab Abdya Evaluasi Tambang Babahrot

Analisaaceh.com, Blangpidie | PT Abdya Mineral Prima (AMP) dituding menyerobot lahan adat masyarakat di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Sedikitnya 2.319 hektare tanah warga diduga masuk dalam kawasan operasi perusahaan tambang tersebut.

Menyikapi kondisi itu, Koordinator Aliansi Aneuk Syuhada Abdya (Asa), Ibrahim Bin Abdul Jalil, mendesak Pemerintah Kabupaten Abdya untuk segera melakukan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Babahrot.

Menurutnya, keberadaan tambang yang ada selama ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan justru menimbulkan lebih banyak dampak negatif bagi masyarakat.

Ibrahim menegaskan, selain minim manfaat ekonomi, keberadaan tambang juga menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

“Sudah seharusnya Bupati mengambil sikap tegas. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kegiatan tambang ini benar-benar menguntungkan daerah, bukan hanya segelintir pihak,” kata Ibrahim kepada Analisaaceh.com, Selasa (26/8/2025).

Ibrahim juga secara tegas meminta Bupati Abdya untuk mendesak pemerintah pusat agar mencabut izin tambang milik PT Abdya Mineral Prima (AMP) yang beroperasi di Kuala Batee.

Lebih lanjut, Ibrahim mengungkapkan kekhawatirannya terkait klaim lahan seluas 2.319 hektare oleh perusahaan tersebut. Menurutnya, klaim tersebut merupakan penyerobotan murni terhadap lahan adat masyarakat Kuala Batee.

“Klaim sepihak lahan seluas 2.319 hektar itu merupakan bentuk penyerobotan lahan adat. Jika tidak segera dihentikan, kondisi ini berpotensi memicu konflik berdarah di atas tanah Kuala Batee,” terangnya.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam di Abdya seharusnya dilakukan melalui skema koperasi tambang rakyat yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Koperasi tambang rakyat adalah solusi terbaik. Keuntungannya bisa langsung dirasakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, serta lebih mudah dikendalikan dari sisi dampak ekologis,” ucap Ibrahim.

Ia berharap Bupati Abdya sebagai kepala pemerintahan daerah, tidak tinggal diam melihat potensi konflik dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan skala besar tanpa kontrol yang memadai.

“Ini bentuk harapan sekaligus dorongan kami kepada pemerintah daerah dan Pemkab Abdya secara menyeluruh agar mendengar suara masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa dikhianati oleh pemimpinnya sendiri,” pungkas Ibrahim.

Ahlul Zikri

Komentar

Recent Posts

Baitul Mal Abdya Ajak Lapas Blangpidie Salurkan ZIS Melalui Lembaga Resmi

Analisaaceh.com, Blangpidie | Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga…

1 hari ago

Bupati Safaruddin: Pendapatan Pelaku UMKM di PKPA Abdya Tembus Rp20 Juta Per Stan

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin menyebutkan pelaksanaan Pagelaran Kreativitas Pendidikan Abdya…

1 hari ago

Tutup Pagelaran Kreatifitas Pendidikan Abdya, Bupati Safaruddin Rencanakan Hadirkan Wali Band dan Raim HUT Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin resmi menutup Pagelaran Kreativitas Pendidikan tahun…

1 hari ago

Erosi Krueng Tangan-Tangan Abdya Kian Parah, Sawah dan Kebun Warga Terancam

Analisaaceh.com, Blangpidie | Erosi sepanjang Krueng atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh…

1 hari ago

Tanggul Banjir Drien Jaloe Abdya Ambruk, Rumah Warga Terancam Hanyut

Analisaaceh.com, Blangpidie | Tanggul pengaman banjir di Gampong Drien Jalo, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat…

1 hari ago

Jalan Selamat Pasar Blangpidie Ditutup 28 Hari, Ini Jalur Alternatifnya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan…

1 hari ago