Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat menyerahkan penghargaan WTP kepada Pemko Banda Aceh yang diterima langsung oleh Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq pada acara puncak Rakernas Pelaporan Akuntasi dan Keuangan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Analisaaceh.com, Jakarta | Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada Pemko Banda Aceh karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012-2021.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sri Mulyani kepada Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq pada acara puncak Rakernas Pelaporan Akuntasi dan Keuangan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Sebagai informasi, Kota Banda Aceh sendiri telah berhasil meraih opini WTP 14 kali secara berturut-turut. Pencapaian tersebut merupakan salah-satu pencapaian tertinggi pemerintah daerah di Indonesia dari 514 kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil dari dedikasi terbaik seluruh pimpinan dan jajaran pemerintah dan warga Kota Banda Aceh,” ujar Bakri usai menerima penghargaan.
Ia pun mengharapkan jajaran pemerintahannya dapat mempertahankan prestasi bergengsi tersebut pada tahun-tahun berikutnya.
“Kita tak boleh terlena di zona nyaman, harus terus berinovasi, berbuat yang terbaik, terutama dalam pengelolaan keuangan pemerintah, yang menjadi key faktor suksesnya pembangunan kota,” ungkapnya.
Tak lupa, Bakri menyampaikan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan pemerintah pusat melalui kementerian keuangan kepada Banda Aceh.
“Khususnya kepada Bu Menteri Sri Mulyani, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang begitu membanggakan ini. Semoga bisa menjadi pembangkit semangat kami ke depan,” ujarnya.
Permohonan dukungan APBN untuk Banda Aceh tak luput ia sampaikan.
“Mengingat APBK yang terbatas, ditambah kondisi keuangan yang sulit pasca pandemi Covid-19, kami mengharapkan support dan bimbingan dari pusat agar program-program prioritas sebagaimana arahan pusat akan berjalan maksimal,” kata Bakri.
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemulihan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia berat (PHB) di Aceh…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Dua nelayan warga asal Gampong Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat…
Analisaaceh.com, Meulaboh | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh meraih capaian baru dalam…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh resmi menetapkan Pedoman Pelaksanaan Reparasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM…
Komentar