BKPSL Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Badan Kerja Sama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) se-Indonesia mendesak pemerintah menetapkan banjir dan longsor yang meluas di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bencana nasional.

Desakan tersebut disampaikan menyusul besarnya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana hidrometeorologis yang terjadi sejak akhir November 2025.

Seruan itu mengemuka dalam Forum Diskusi dan Webinar Nasional bertajuk “Merajut Resiliensi dari Sumatera untuk Nusantara” yang digelar BKPSL pada 17 Desember 2025.

Anggota Komisi Kerja Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BKPSL, Dr. Edwarsyah, S.P., M.P., menegaskan bahwa skala bencana yang melanda berbagai wilayah di Sumatera telah melampaui kapasitas penanganan darurat biasa.

“Bencana hidrometeorologis ini sangat serius dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang luas, sehingga membutuhkan penanganan luar biasa dari negara,” ujar Edwarsyah, Kamis (18/12/2025).

BKPSL menilai banjir dan longsor dipicu kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Faktor alam meliputi curah hujan ekstrem, kerentanan geologis, serta perubahan pola hidrometeorologis akibat perubahan iklim.

Sementara faktor antropogenik berkaitan dengan alih fungsi lahan, deforestasi, degradasi ekosistem hutan, dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS), khususnya di wilayah hulu.

“Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur telah menurunkan kemampuan kawasan hutan dalam menahan dan mengatur aliran air,” kata Edwarsyah.

Menurutnya, jenis vegetasi dengan sistem perakaran yang tidak sesuai turut memperparah erosi dan meningkatkan risiko banjir serta longsor.

BKPSL juga menyoroti dampak badai Senyar yang dinilai sebagai konsekuensi perubahan iklim dan memperluas wilayah terdampak bencana. Kondisi ini membuat proses penanganan darurat dan pemulihan memerlukan langkah yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi lintas sektor.

Hasil diskusi nasional tersebut mencatat sejumlah wilayah terdampak, terutama di kawasan pegunungan, hingga kini masih terisolasi akibat terputusnya jalan dan jembatan. Minimnya alat berat disebut menghambat pembukaan akses dan distribusi bantuan.

“Bantuan tidak dapat segera disalurkan karena akses darat belum terbuka,” ujarnya.

BKPSL mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya penanganan. Namun, skala kerusakan dinilai belum sepenuhnya terjawab oleh kapasitas penanganan yang ada.

Kerusakan infrastruktur dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk pemulihan.

“Masifnya kerusakan membuat kondisi infrastruktur di Sumatera mundur sekitar 20 tahun. Karena itu, penanganannya tidak bisa lagi bersifat parsial,” tegas Edwarsyah.

Atas dasar itu, BKPSL mendorong penetapan status bencana nasional guna mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan penanganan yang lebih efektif.

Untuk tahap pemulihan, BKPSL menekankan pentingnya strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang terintegrasi, termasuk penerapan prinsip Build Back Better dalam proses rekonstruksi.

Infrastruktur, khususnya transportasi, didorong dibangun kembali lebih kuat dan adaptif terhadap risiko bencana.

Selain itu, BKPSL menegaskan perlunya penegakan standar bangunan dan tata ruang, perlindungan kawasan tangkapan air, serta pemulihan kawasan lindung yang memiliki fungsi ekologis vital.

“Pemulihan lingkungan berbasis alam harus melibatkan masyarakat dan tidak bisa ditunda, terutama rehabilitasi hutan dan DAS yang terdegradasi,” pungkas Edwarsyah.