Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin menegaskan bahwa berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan (RSUD-TP) harus menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk menghadirkan solusi.
Pernyataan itu disampaikan Safaruddin saat memimpin apel bersama staf dan manajemen RSUD-TP, Susoh, Selasa (01/9/2026). Apel tersebut dihadiri Plt Sekretaris Daerah Abdya Amrizal, Kepala Dinas Kesehatan Rinaldi R, Ketua Dewan Pengawas RSUD-TP Muslizar MT, dan Direktur UPTD RSUD-TP dr. Ismail Muhammad beserta manajemen dan tenaga kesehatan (nakes) RSUD-TP Abdya.
Dalam apel tersebut, sejumlah staf menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan armada ambulans, pengusulan pemasangan CCTV yang terintegrasi agar setiap pelanggaran dapat dipantau secara visual, usulan penyediaan air minum isi ulang gratis kepada pasien dan pegawai dengan hanya membawa tumbler dari rumah.
Selain itu, keluhan menyangkut kinerja petugas kebersihan dan mesin laundry rumah sakit. Sebab, mesin tersebut disebut belum bekerja maksimal dan terkadang mengalami kerusakan sehingga hasil cucian tidak selalu bersih.
Dalam kesempatan itu, Bupati Safaruddin mengakui, hingga saat ini masih terdapat sejumlah keluhan serta persepsi masyarakat mengenai belum maksimalnya penanganan medis di RSUD-TP yang dirasakan masyarakat.
“Sampai hari ini kita memang perlu menjawab berbagai keluhan, dan kelemahan yang masih dirasakan masyarakat terkait belum optimalnya layanan kesehatan di rumah sakit kita,” ujar Safaruddin.
Menurut Safaruddin, kondisi tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh pihak rumah sakit. Keterbatasan yang dimiliki manajemen RSUD-TP turut menjadi salah satu faktor, sementara di sisi lain ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin tinggi.
Lebih lanjut, sebutnya, masyarakat berharap mendapatkan pelayanan yang lebih optimal seperti yang mereka temukan di sejumlah rumah sakit lain, termasuk rumah sakit swasta.
“Hari ini pendekatan yang saya gunakan diubah. Keluhan dari para nakes dan manajemen kita jadikan dasar untuk menyusun solusi, sehingga kendala yang ada bisa diselesaikan secara tuntas,” ucap Safaruddin.
Safaruddin memberikan apresiasi atas sejumlah pembenahan dan capaian positif yang telah ditunjukkan manajemen RSUD-TP dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Meski demikian, perbaikan berkala harus terus dilakukan agar hambatan pelayanan di lapangan tidak lagi berulang.
“Kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan pihak manajemen, alhamdulillah sudah mulai ada pembenahan dan prestasi yang sudah disuguhkan. Layanannya juga semakin baik,” sebut Safaruddin.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat keluhan masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pelayanan yang belum dapat dipenuhi secara maksimal.
Safaruddin mengatakan, pola pendekatan pemerintah daerah terhadap rumah sakit juga perlu diperbaiki. Jika sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah atau top down, ke depan ia ingin terlebih dahulu memahami persoalan yang dihadapi manajemen dan para tenaga kesehatan. Oleh karena itu, setiap keluhan yang disampaikan akan dijadikan bahan untuk menyiapkan solusi.
“Kemarin pendekatannya mungkin saya lebih top down. Saya ingin mereka bekerja dengan ketegasan dan kebijaksanaan. Tetapi, yang seharusnya saya dalami terlebih dahulu adalah kebutuhan dan keluhan mereka. Jadi keluhan itu saya jadikan solusi untuk saya siapkan supaya nanti mereka tidak mengeluhkan lagi,” tegas Safaruddin.
Meski demikian, kata Safaruddin, perbaikan berkala harus terus dilakukan agar hambatan pelayanan di lapangan tidak lagi berulang.
Terkait tata kelola keuangan, Safaruddin mengingatkan bahwa sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi ruang bagi RSUD-TP untuk mengelola pendapatan secara mandiri. Ia berharap sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam pengelolaan rumah sakit dapat diterapkan secara proporsional dan berbanding lurus dengan kinerja serta kemampuan pendapatan yang dihasilkan rumah sakit.
“Pengukuran kesejahteraan pegawai dan nakes harus berbanding lurus dengan kinerja serta kemampuan pendapatan BLUD. Jika pendapatan dan kinerjanya meningkat, maka hak kesejahteraannya juga harus dinaikkan. Jadi tidak ada standar yang tidak diukur dengan berbasis kinerja,” terangnya.
Untuk kebutuhan yang tidak mampu ditangani melalui anggaran RSUD-TP maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), kata Safaruddin, pemerintah daerah akan melakukan advokasi ke pemerintah pusat dan provinsi, memanfaatkan prioritas program kesehatan nasional yang tengah digalakkan pemerintah RI.
“Kita siap mengadvokasi keluhan nakes kalau tidak mampu ditampung oleh nakes itu sendiri,” ujar Safaruddin.
Safaruddin memastikan bahwa pengalokasian anggaran pada APBK Perubahan maupun APBK 2027 akan difokuskan pada kebutuhan mendesak sesuai master plan rumah sakit, tanpa membagi anggaran untuk program yang tidak menjadi prioritas.
“Jadi kita dorong ke prioritas dulu secara maksimal dan tuntas, baru kita tindak lanjuti sesuai dengan master plan yang sudah disiapkan,” pungkas Safaruddin.
