Bustami Mualem Saling Serang Terkait Korupsi di Debat Kedua

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Debat kedua pasangan calon gubernur (Cagub) Aceh berlangsung panas dengan isu korupsi yang turut menyeret nama kedua kandidat. Acara debat ini digelar di The Pade Hotel, Aceh Besar, Jumat (1/11/2024) sekitar pukul 20.00 WIB.

Dalam segmen tanya jawab antara kedua pasangan calon, Cagub nomor urut 01, Bustami Hamzah (Om Bus) bersama Fadhil Rahmi (Syech Fadhil), melontarkan pertanyaan terkait kasus korupsi di Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Kasus tersebut menyangkut pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah untuk masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur.

Dalam pertanyaannya, Syech Fadhil mempertanyakan tanggung jawab Muallem, yang memiliki wewenang sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) untuk mengusulkan ketua BRA.

“Sejak 2017 hingga 2024 pagu anggaran BRA mencapai lebih dari setengah triliiun sejauh mana tanggung jawab anda terhadap penyimpangan publik yang terjadi di BRA,” tanya Syech Fadhil.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Muallem menyatakan akan melakukan sinkronisasi di tubuh BRA.

“Kami akan memperbaiki sinkronisasi antara Ketua, Sekretariat, dan KPA. Jika diberi mandat memimpin, kami akan meminta pergantian dan memastikan dana Otsus yang dijanjikan pusat sebesar 1 persen untuk mantan kombatan,” ujar Muallem.

Sementara itu, pasangan nomor urut 02, Muzakkir Manaf (Muallem) dan Fadhlullah (Dek Fad), melontarkan pertanyaan terkait dugaan korupsi dana wastafel yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Kasus ini turut menyeret nama Cagub Bustami Hamzah.

“Aceh dihebohkan oleh kasus korupsi wastafel yang sedang disidangkan di pengadilan dan sangat merugikan rakyat. Bagaimana strategi Anda untuk mencegah korupsi berjamaah di tubuh pemerintahan Aceh?” tanya Muallem.

Menanggapi hal ini, Bustami Hamzah meminta untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di PN Banda Aceh.

“Ini pertanyaan yang saya tunggu, mari kita hormati hukum, itu lagi berproses jangan sekali masalah politik dibawa ke hukum, santai aja bro, semua berproses,” serunya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Muallem menyatakan bahwa jika terpilih, mereka akan memastikan Aceh bebas dari korupsi melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).