Analisaaceh.com | Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha dapat melakukan permohonan sertifikasi halal melalui alur yang telah ditetapkan oleh BPJPH.
Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.
Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.
Menurut BPJPH, kebijakan itu merupakan salah satu bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib.
Bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama, berikut syarat-syarat dan alur permohonannya.
Dokumen Permohonan
Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal, harus terlebih dahulu menyiapkan sejumlah dokumen penting sebelumnya melakukan permohonan, diantaranya:
- Data pelaku usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV dan dokumen lainnya. Selain itu juga disertakan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, salinan keputusan penetapan penyelia halal.
- Nama dan jenis produk
- Daftar produk dan bahan yang digunakan. Hal ini meliputi bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong dalam produk yang dihasilkan.
- Proses pengolahan produk. Seperti pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi.
- Dokumentasi sistem jaminan halal. Poin ini meliputi sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.
Cara Daftar dan Mendapatkan Sertifikat Halal
Setelah dokumen-dokumen telah disiapkan, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH. Pendaftar juga dapat dilakukan secara online melalui http://ptsp.halal.go.id
Setelah itu nantinya BPJPH akan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan dalam 2 hari kerja. Setelah itu LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam 15 hari kerja.
Selanjutnya, Majelin Ulama Indonesia (MUI) akan menetapkan kehalalan melalui sidang Fatwa Halal dalam 3 hari kerja. Apabila tahapan tersebut selesai, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.
