Dana Rehab Aceh Rp153 T, Pemulihan Lahan Masih Rendah

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh mencapai Rp153,25 triliun. Namun, di sektor pertanian, realisasi pemulihan fisik lahan masih jauh tertinggal dibandingkan capaian program secara administratif.

Hal tersebut terungkap dalam Aceh Economic Forum (AEF) Triwulan II 2026 yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Aceh di Auditorium Teuku Umar, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).

Forum yang mengangkat tema “Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh” tersebut membahas strategi pemulihan ekonomi Aceh setelah bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025.

Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Hertha Bastiawan, mengatakan perekonomian Aceh mulai menunjukkan percepatan pemulihan. Pada triwulan II 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen secara tahunan (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan I yang berada di angka 4,09 persen.

Menurut Hertha, pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, serta masyarakat dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.

“Kami berharap kegiatan Aceh Economic Forum ke depan dapat semakin mempererat sinergi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi percepatan rehabilitasi ekonomi Aceh pascabencana hidrometeorologi,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, turut menekankan pentingnya langkah pemulihan yang terukur dan terkoordinasi. Pemerintah Aceh, kata dia, siap memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia mengatakan pembangunan pascabencana tidak cukup hanya berorientasi pada perbaikan kerusakan, tetapi juga harus memperkuat fondasi ekonomi Aceh agar lebih produktif, inklusif, dan tangguh.

Sementara itu, Perencana Ahli Utama BAPPEDA Aceh, H.T. Ahmad Dadek, mengungkapkan total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh mencapai Rp153,25 triliun.

Pendanaan pemulihan tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta sumber pendanaan lainnya.

“Sinergi dan kolaborasi bersama menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak,” kata Ahmad Dadek.

Di sektor infrastruktur sumber daya air, Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai I Sumatera, Fajrullah Mufti, menyebut sebanyak 67 daerah irigasi dan 54 bendungan terdampak bencana hidrometeorologi.

Penanganan tanggap darurat serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini terus dipercepat. BWS I Sumatera menargetkan seluruh penanganan dapat rampung 100 persen pada akhir 2026.

Namun, proses tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk potensi banjir susulan akibat tingginya curah hujan serta kebutuhan menyesuaikan jadwal tanam petani dengan tahapan pekerjaan konstruksi.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Dede Sulaeman, mengungkapkan masih terdapat kesenjangan cukup besar antara capaian administratif dan realisasi fisik rehabilitasi lahan pertanian.

Dari total lahan pertanian terdampak, sebanyak 40.852 hektare atau sekitar 71,5 persen telah masuk dalam program optimasi dan rehabilitasi lahan.

Namun, lahan yang sudah kembali diolah baru mencapai 3.661 hektare atau 8,9 persen. Sementara luas lahan yang sudah ditanami baru sekitar 373 hektare atau 1 persen.

“Ke depan, fokus kami adalah mempercepat olah lahan dan tanam, agar lahan rehabilitasi benar-benar kembali produktif,” kata Dede.