Dewan ini Kritik Kebijakan Bupati Shabela Impor Pegawai dari Bener Meriah

Analisaaceh.com, Takengon | Anggota DPRK Aceh Tengah Khairul Ahadian mengkritik kebijakan Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar terkait impor Pegawai dan beberapa Kepala Dinas (Kadis) dilingkungan Pemkab setempat yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah.

“Menjadi pertanyaan besar bagi saya selaku anggota DPRK Aceh Tengah, beberapa kepala dinas dan pegawai menurut hemat saya di Kabupaten Bener Meriah sudah tidak terpakai lagi, ini perlu menjadi penjelasan dari Bupati, agar tidak ada kesan bagi kami ada perbuatan nepotisme dalam pengangkatan kepala dinas,” kata Khairul saat menyampaikan pandangan umum, Kamis (14/11/2019) di Gedung Dewan setempat.

Hal itu disampaikan Politisi Partai Berkarya itu dalam pandangan umum Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 terkait Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2020.

Lebih lanjut kata dia, perihal pegawai Impor tersebut sebagai cambuk bagi siapapun yang akan menjadi Bupati di Kabupaten penghasil Kopi Arabika terabik di dunia itu.

“Siapapun yang akan menjadi Bupati di Aceh Tengah tidak meng-Impor kepala dinas dari Kabupaten lain, begitu juga sebaliknya, kepala dinas yang ada di Aceh Tengah tidak perlu diekspor ke Kabupaten lain kecuali atas kemauan sendiri,” timpalnya.

Anggota Fraksi Partai Gabungan Keramat Mupakat itu turut menyorot tentang palang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru Takengon yang belum berfungsi dengan baik. Menurutnya saat dianggarkan, Dirut RSUD Hardiyanis telah memaparkan tentang manfaat dan fungsi palang parkir itu.

Ia juga meminta kejelasan tentang kendala palang parkir itu tidak berjalan sesuai fungsi yang pernah dipaparkan saat pengajuan anggaran.

“Ini demi kenyamanan keluarga pasien RSUD Datu Beru Takengon saat berkunjung, area parkir yang ada segera diperbaiki, jangan sempat timbul pertanyaan tentang pemungutan biaya parkir tidak sesuai dengan fasilitas parkir yang memadai,” tegas Khairul Ahadian.

Ia juga meminta pemerintah berupaya untuk penegerian Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, mengingat perkembangan dunia pendidikan saat ini khsusunya wilayah tengah Aceh sangat ketinggalan.

“Perlu kerja keras semua pihak eksekutif agar penegrian UGP cepat terealisasi,” kata dia.

Ia juga meminta pemerintah Aceh Tengah untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga honor/kontrak yang ada disekolah-sekolah. Menurutnya, daerah tertentu diluar perkotaan ditemukan banyak kekurangan tenaga guru yang berstatus PNS, bahkan katanya, disekolah-sekolah hanya memiliki satu (1) guru berstatus PNS selebihnya guru honor/kontrak.

“Jangan dijadikan mereka sebagai kuli murahan dan menyamakan mereka sebagai sapi perahan, untuk itu mari sama-sama kita mencari jalan keluar atas kesejahteraan mereka yang telah berjasa kepada daerah khususnya dalam dunia pendidikan, begitupun kita harus rela keluarga kita yang berstatus PNS untuk ditempatkan di daerah yang kekurangan guru PNS nya,” papar Khairul.

Menurut dia, saat ini banyak kepala sekolah yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai kepala sekolah, baik dari pangkat, kecakapan dan yang lainya. Hal itu katanya sangat berpengaruh pada mutu serta kualitas pendidikan didaerah. ‘Nepotisme dibolehkan sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan,” timpalnya lagi.

Ia pun mengupas tentang pemberhentian program Ketapang oleh Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar. Menurut nya, program Ketapang yang telah banyak menelan biaya (anggaran daerah) dengan tujuan mendongkak perekonomian daerah. Ditambah lagi program tersebut dilakukan atas pertimbangan dan perhitungan yang matang dari pihak terkait dan diamini oleh Anggota DPRK periode sebelumnya.

Namun secara sepihak kata dia, Bupati Aceh Tengah menghentikan program peternakan tersebut. Selaku anggota Dewan lanjutnya lagi, pantas dan patut mempertanyakan anggaran daerah yang selama ini telah dikucurkan dan harus dipertanggung jawabkan secara moril maupun materil.

“Hal tersebut bertolak belakang dengan pembangunan gedung/kantor Bank Aceh menurut saya telah benar dan menguntungkan daerah dilihat dari semua sisi, untuk kepentingan pelayanan keuangan masyarakat maupun kepentingan pemerintah daerah, termasuk kemewahan gedung Bank Aceh menambah wibawa pemerintah Aceh Tengah,” Papar Khairul Ahadian.