Analisaaceh.com | Terkait ternyataan Menko Polhukam, Wiranto beberapa waktu lalu yang mengatakan masyarakat Maluku yang saat ini masih mengungsi akibat gempa bumi menjadi beban negara, Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) akan lakukan pertemuan dengan Wiranto.
Sebelumnya KKBMM mengeluarkan surat pernyataan sikap atas pernyataan Wiranto tersebut. Surat pernyataan yang tertanggal 01 Oktober 2019 itu menyatakan bahwa pernyataan Wiranto dianggap telah melukai dan menghina masyarakat Maluku yang saat ini sedang ditimpa musibah gempa.
Dalam surat pernyataan itu juga disebutkan, apabila pejabat negara sudah tidak menganggap Maluku bagian dari NKRI, maka pihaknya meminta pulau-pulau Maluku untuk dihapus dari peta Indonesia.
Sekretariat BPP-KKBMM Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku di Jakarta, Beta Herman Moryaan saat dikonfirmasi analisaaceh.com (4/10) membenarkan atas surat pernyataan yang telah dikeluarkan tersebut. Surat itu dikeluarkan atas pernyataan Wiranto yang menyuruh masyarakat Maluku yang saat ini masih mengungsi agar kembali ke rumah karena hanya membebankan pemerintah.
“Gempa inikan alamiah, bukan kehendak kita. Musibah ini tentunya ada kerusakan dan ada korban, yang sakit dirawat yang mengungsi dikasih bantuan. Pak Wiranto suruh pulang ini pengungsi, katanya beban negara. Bagaimana pulang saat ini masih terjadi gempa susulan yang sudah 900 kali, dan karena itu kami keluarkan surat pernyataan” ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya telah menyurati Menko Polhukam agar dilakukan pertemuan antara KKBMM dan Wiranto untuk mengklarifikasi terkait permasalahan tersebut.
“Kita sudah surati, dan kita sedang menunggu pak Wiranto pulang dari luar negeri, setelah pulang kita akan lakukan pertemuan untuk meminta klarifikasi masalah itu,” tutup Beta Herman.
Editor : Nafrizal
