Analisaaceh.com, Banda Aceh | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, dr Sulasmi, MHSM mengatakan bahwa untuk menurunkan prevalensi stunting di Aceh diperlukan kerja sama lintas sektor.
“Ini merupakan tantangan besar bagi Aceh untuk menurunkan prevalensi stunting dan tentunya harus dilakukan dari lintas sektor,” ujarnya, Kamis (20/10/2022).
Menurutnya, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Stunting yang merupakan masalah kurang gizi kronis ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak.
Anak yang mengalami gizi kronis ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Indonesia menempati urutan kedua di Asia Tenggara dan keempat dunia dengan beban anak yang mengalami stunting.
Berdasarkan hasil Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia berada di 24,4 persen. Angka ini mengalami penurunan 3,3 persen di tahun 2019 sebesar 27,7 persen. Prevalensi stunting ini lebih baik dibandingkan Myanmar (35 persen), tetapi masih lebih tinggi dari Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%), dan Singapura (4%).
Jika dirunut menurut 34 provinsi, Aceh merupakan salah satu daerah dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia.
“Prevalensi anak stunting di Aceh jauh di atas rata-rata nasional,” ujar dr Sulasmi.
Dari data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Aceh menempati posisi ketiga tertinggi setelah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat di posisi pertama dan kedua.
“Di Indonesia prevalensi stunting itu berada di 24,4 persen. Jadi kita jauh dari rata-rata nasional,” ucapnya.
Kabupaten Gayo Lues menjadi daerah prevalensi stunting tertinggi, 42,9 persen, disusul Kota Subulussalam 41,8 persen. Sementara Kota Banda Aceh (23,4%) dan Kota Sabang (23,8%) menjadi daerah dengan prevalensi terendah.
Dokter Sulasmi menyebutkan, ada dua intervensi yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting, yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Dinas Kesehatan sambungnya, hanya bisa melakukan dari segi intervensi spesifik dan hanya mampu mendongkrak 30 persen untuk menekan prevalensi anak stunting.
“Kalau intervensi sensitif itu dilakukan di luar sektor kesehatan, seperti sektor pertanian, pendidikan, keluarga berencana, PUPR, perekonomian, dan lain-lain,” ujar dr Sulasmi.
Jika ini kerja sama lintas sektor ini bisa terjalin dengan baik, kata Sulasmi, maka sangat diyakinan intervensi sensitif ini dapat menekan angka hingga 70 persen.
Faktor Tingginya Stunting di Aceh
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh, dr Sulasmi MHSM mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya angka stunting di Aceh. “Ada banyak faktor. Ada faktor langsung dan faktor tidak langsung,” katanya.
Faktor langsung meliputi kurangnya asupan gizi yang optimal, yang dimulai dari masa kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, disamping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur.
Sementara dari sisi faktor tidak langsung, dr Sulasmi menyebut, stunting terjadi karena pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita.
Dokter Sulasmi juga mengingatkan pentingnya minum tablet penambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil di usia 7,8,9 bulan. Ini merupakan program nasional sebagai upaya untuk mengatasi remaja putri Indonesia mengalami anemia.
“Jika seorang remaja putri menderita anemia dan kemudian hamil, maka akan berpotensi melahirkan bayi dengan tubuh pendek (stunting),” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Aceh telah bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengedukasi dan memberikan tablet penambah darah kepada remaja putri.
“Cukup di minum satu tablet setiap minggunya,” pungkas Kabid Kesmas Dinkes Aceh, dr Sulasmi.
