Categories: NEWS

DPRA Sampaikan Beberapa Rekomendasi Terkait Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2022

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memberikan beberapa rekomendasi tentang rancangan qanun pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Aceh (APBA) tahun 2022.

Hal ini dibacakan oleh Juru Bicara Banggar DPRA, Khalili dalam rapat paripurna di Gedung Utama DPRA Rabu (2/8/2023).

Adapun beberapa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindak lanjuti PJ Gubernur Aceh yaitu meminta PJ gubernur Aceh untuk melakukan upaya alternatif lain dalam mencari skema pendanaan lain dengan kementrian (K/L) atas program dan kegiatan yang menimbulkan pendanaan besar dan berkelanjutan misalnya jalan MYC, KIA Ladong, pembangunan rumah sakit regional dan lainnya.

Alternatif ini adalah upaya mencegah pendaan pasca berakhirnya dana otsus Aceh tahun 2027.

“Meminta PJ untuk melakukan koordinasi dengan lintas pihak eksternal untuk mencari formulasi sumber pendanaan lainnya untuk penanganan jalan yang telah dibangun dan membutuhkan alokasi rehabilitasi besar misalnya proyek jalan MYC. Jika terus bergantung pada apba maka dipastikan pemeliharaan infrastruktur memerlukan biaya besar,” ujarnya.

Meminta PJ gub untuk melakukan pertemuan untuk melakukan observasi ulang proyek strategis dan mengkaji ulang sumber pendanaan dan program besar.

Meminta untuk menyusun perencanaan pembangunan berbasis pada kinerja fungsional.

“Menuntaskan seluruh program yang direncakan termasuk advokasi kebijakan khusus untuk perpanjangan dana Otsus Aceh,” paparnya.

Mendesak gubernur Aceh Agar meninjau kembali keberadaan sekretariat P2K APBA karena dinilai tumpang tindih kinerjanya dengan Bappeda Aceh dan Biro Administrasi pembangunan Sekda Aceh.

Meminta untuk memerintahkan sekda Aceh sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk melakukan Sub Koordinasi dengan Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) dengan cermat dan harus berorientasi pada keberhasilan program yang hendak dicapai sebagaimana Rencanaan Pembangunan Aceh (RPA) tahun anggaran 2023-2026.

“Meminta PJ untuk evaluasi secara keseluruhan SKPA secara rutin dan menerapkan sanksi reward agar memicu semangat dan meminta PJ untuk mendorong inspektorat bersegera untuk melakukan observasi ulang terhadap semua program pemerintah Aceh,” tuturnya.

Meminta PJ gub Aceh untuk pemerintah Sekda dan tim menuntaskan temuan LPK RI tahun anggaran 2022 dan meminta PJ evakuasi pekerjaan pembangunan komplek kawasan KIA Ladong dan pembangunan lainnya yang tidak fungsional.

Naszadayuna

Komentar

Recent Posts

Alhamdulillah, Dua Nelayan Abdya Selamat Setelah 3 Hari Terombang-ambing

Analisaaceh.com, Blangpidie | Dua nelayan asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang sempat dikabarkan hilang…

1 hari ago

Polresta Banda Aceh Ungkap 4 Kasus Penyelewengan BBM Subsidi

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Polresta Banda Aceh mengungkap empat kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak…

1 hari ago

Polisi Ungkap Identitas Pria yang Meninggal di Abdya, PNS Dinas PUPR Aceh

Analisaaceh.com, Blangpidie | Pria berinisial AH (56) yang ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di…

1 hari ago

Warga Blangpidie Abdya Digegerkan Dugaan Warga Gantung Diri

Analisaaceh.com, Blangpidie | Warga Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), digegerkan…

1 hari ago

Tanpa Dana CSR, Bupati Safaruddin Gandeng Perusahaan Atasi Banjir Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin bersama rombongan meninjau sejumlah titik…

2 hari ago

Bupati Safaruddin Siapkan Rp500 Juta untuk MAN Inovasi Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin menganggarkan dana sebesar Rp500 juta untuk…

2 hari ago