DPRK Pijay Soroti Plat Mobil Dinas, Hilangnya PAD Hingga Pembangunan Tak Merata

Analisaaceh.com, Meureudu | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Hasan Basri, ST, MT menyoroti arah pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten setempat dari berbagai aspek, diantaranya penggunaan plat kenderaan dinas, pembangunan yang tidak merata hingga hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikannya dalam pandangan umum pada sidang paripurna yang dihadiri oleh Wakil Bupati serta SKPK di Gedung DPRK setempat, Kamis (23/07/2020).

Pada penyampaian pandangan umum tersebut, Hasan mempertanyakan keberadaan mobil dinas di Pidie Jaya yang tidak menggunakan plat merah, akan tetapi banyak menggunakan plat hitam.

“Aneh mobil dinas malah dipakai plat hitam dan ini sangat menyalahi aturan dan ketentuan penggunaan aset daerah. Kami dari unsur pimpinan DPRK meminta kepada Pemkab Pidie Jaya ke depannya agar semua mobil dinas untuk ditertibkan karena mobil dinas bukan milik pribadi tapi itu milik rakyat,”ucap Hasan Basri.

Tak hanya itu, pihaknya juga mencurigai terdapat salah satu dinas yang mengorogoti PAD Pijay untuk diri sendiri dan koleganya dengan modus tidak dilakukan penyetoran kepada Pemkab. Kondisi tersebut sudah berjalan sejak lama sehingga tidak sedikit Pemkab Pijay dirugikan.

“Modus ini sudah lama berjalan dan sudah pernah diingatkan, PAD ini pendapatan daerah harus dilakukan penyetoran ke kas daerah, harapan saya salah satu dinas ini dapat melaporkan seluruh aset dan PAD nya,” tegas Hasan.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyoroti tentang tata ruang, tapal batas wilayah yang tidak jelas, tidak adanya ikon kabupaten dan proses rehab rekon yang belum tuntas.

Selain itu pihaknya juga melihat banyaknya persoalan yang belum diselesaikan, seperti progam garam yang dinilai gagal total sehingga menghabiskan milyaran rupiah uang negara serta rencana pengeboran migas lepas pantai yang sampai saat ini belum ada kejelasannya.

“Banyak sekali persoalan terkait dengan program dinas yang hanya menghambur uang rakyat sampai hari ini belum ada kejelasan dan penyelesaiannya, ditambah lagi rencana pengeboran lepas pantai, sudah sampai dimana juga tidak disampaikan sehingga arah dari pembagunan juga tidak arahnya kemana,” bebernya.

Lebih lanjut wakil rakyat dari dapil Trienggadeng Panteraja ini juga mempertanyakan tentang tidak meratanya pembangunan di setiap Kecamatan Pidie Jaya, pihaknya menekankan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah rawan bencana dalam rangka Program Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

“Ke depan saya harap Pemkab Pijay supaya peduli pada masyarakat agar merasakan pembangunan, yang lebih penting sekarang bagaimana kondisi masyarakat yang rawan bencana untuk dilakukan antisipasi supaya tidak selalu merasakan bencana serta penting dilakukan PRB,” pungkas Hasan Basri.