Analiaaaceh.com, Banda Aceh | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin di Serambi Mekah meningkat menjadi 15,53 persen atau bertambah 16 ribu orang pada periode Maret–September 2021.
Menanggapi permasalahan ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendri Yono, S.Sos., M.Si mengatakan, pemerintah Aceh harus menyadari fakta sebagaimana data yang disajikan oleh BPS. Dirinya meminta pihak eksekutif untuk mengambil kebijakan dengan memperbaiki tata kelola keuangan sehingga postur APBA bisa menekankan angka kemiskinan.
“Malasah kemiskinan ini sudah berlarut-larut dan selalu menempati yang pertama di Sumatera. Seharusnya Pemerintah Aceh berkaca terhadap kebijakan tahun-tahun sebelumnya agar masalah kemiskinan ini selesai. Kami pribadi meminta kepada Pemerintah Aceh untuk segera mengambil kebijakan yang tepat,” kata Hendri, Kamis (3/2/2022).
Baca: Data BPS, Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Meningkat
Dirinya tak menafikan permasalahan Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir yang turut berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Namun demikian, kata Hendri, Covid-19 bukanlah menjadi alasan utama masalah kemiskinan di Aceh, sebab Corona juga terjadi seluruh provinsi dan dunia.
Menurut Hendri, kebijakan dalam pengelolaan keuangan merupakan faktor utama terkait kemiskinan di Aceh. Seharusnya dengan anggaran yang mencapai Rp16 triliun lebih dapat merubah wajah Aceh yang selama ini masih tertinggal dari daerah lain dan bahkan provinsi tetangga.
“Anggaran yang besar tapi penduduk miskin meningkat, ini bearti yang salah adalah pengelolaan keuangannya yang seharusnya program dan kebijakan pemerintah itu sampai kepada masyarakat,” tegas Ketua PKP Aceh ini.
Baca: Serap Aspirasi di Sawang, ini Harapan Masyarakat Kepada Hendri Yono
Menurut Hendri Yono, ada beberapa kebijakan pemerintah saat ini yang mesti diperbaiki untuk masyarakat Aceh yang lebih baik, hal itu seperti mengurangi belanja konsumtif atau pengadaan barang-barang yang tidak menyentuh langsung masyakat di daerah.
Begitu juga di sektor pertanian dan perikanan yang mesti menjadi perhatian serius oleh Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan pada Triwulan III masih terkontraksi baik secara q to q (-0,11%) secara y on y (-3,25%).
“Ini perlu ditindaklanjuti, sebab pertanian dan perikanan adalah mata pencaharian mayoritas masyarakat di Aceh. Begitu juga dengan kestabilan harga yang harus dipantau oleh eksekutif,” sebut Hendri.
Bahkan masalah lapangan kerja tak kalah penting dalam masalah pengentasan kemiskinan di Aceh. Berdasarkan Sakernas Agustus 2021 masih terdapat sekitar 207 ribu penduduk usia kerja di Aceh yang terdampak Covid-19 baik itu menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, pengurangan jam kerja dan lainnya.
“Kalau ini terus dibiarkan, maka tidak heran Aceh selalu juara umum provinsi termiskin di Sumatera, bisa-bisa nomor satu di Indonesia. Jadi sekali lagi kami meminta kepada Pemerintah Aceh untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan kebijakan,” sebutnya.
