HMI Cabang Blangpidie Demo di Kantor DPRK

Analisaaceh.com, Blangpidie | Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Rabu (3/7/2024).

Kedatangan para mahasiswa tersebut ke Kantor DPRK Abdya untuk menjumpai Pj Bupati Abdya dan anggota DPRK setempat untuk menyampaikan aspirasi terkait belum adanya anggaran untuk Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Ad Hoc kabupaten dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten Abdya 2024.

Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Cabang Blangpidie, Afan Fajri meminta Pj Bupati dan DPRK Abdya segera menganggarkan anggaran Pilkada untuk Panwaslih Ad Hoc, sehingga Panwaslih bisa segera melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dalam Pilkada Abdya.

“Kami meminta kepada Pemerintah dan DPRK Abdya secepat mungkin menyelesaikan persoalan anggaran untuk Panwaslih Ad Hoc agar Pilkada Abdya tidak cacat hukum,” ucapnya.

Afan menjelaskan, jangan nanti persoalan tersebut menjadi alasan Pemerintah dan DPRK Abdya untuk Pilkada di Abdya tidak adanya pengawasan dari pihak Panwaslih Ad Hoc setempat.

“Jika pemerintah dan DPRK Abdya tidak segera menyelesaikan persoalan penganggaran untuk Panwaslih Ad Hoc, jangan jadikan ini sebagai alasan bahwa Pilkada Abdya tidak adanya pengawasan,” sebut Afan.

Afan menyebutkan, pihaknya memberikan waktu kepada Pemerintah Daerah dan DPRK Abdya untuk segera menyelesaikan persoalan penganggaran untuk Panwaslih Ad Hoc. Sehingga Panwaslih dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pilkada Abdya 2024.

“Kami memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan penganggaran untuk Panwaslih Ad Hoc selaku pengawas Pilkada Abdya 2024. Namun jika kedepannya persoalan ini tidak juga terselesaikan, maka kami akan kembali melakukan aksi demontrasi. Bahkan, kami akan konsolidasi dengan mahasiswa Abdya untuk sama-sama memperjuangkan hak-hak rakyat,” imbuhnya.

Adapun tuntutan dari kader HMI Cabang Blangpidie sebagai berikut.

1. Meminta pemerintah Abdya untuk melaksanakan surat edaran mentri dalam negeri nomor 900.1.9.1 / 435 SJ dan surat edaran nomor 900.1.9.1 / 5252 /SJ tentang pendanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024.
2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menganggarkan dana hibah pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota (Pilkada tahun 2024) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2023 sebesar 40% dan dalam (APBD) (TA) 2024 sebesar 60% dari total dana hibah.
3. Meminta keseriusan pemerintah Abdya untuk melaksanakan tuntutan poin 1 dan 2 sebagaimana yang telah disebut.
4. Sampai saat ini panwaslih Abdya telah menyusun kebutuhan anggaran sesuai dengan keputusan Bawaslu RI Nomor: 367 / HK.01.00 / KI/ 10 /2023 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota namun belum ada kesepakatan pemerintah aceh barat daya dan panwaslih Abdya.
5. Jika tidak adanya kesepakatan pemerintah Abdya dan Panwaslih Abdya, maka dalam hal ini kami meminta lembaga terkait untuk melakukan tindak lanjut di tingkat Provinsi untuk memberikan penegasan mengalokasikan dana hibah dalam APBD.
6. Kami meminta pemerintah Abdya berkomitmen menyelesaikan persoalan penganggaran untuk Panwaslih Ad Hoc agar Pilkada Abdya tidak cacat hukum.
7. Meminta Panwaslih Abdya dapat segera melaksanakan tugasnya sebagai pengawas Pilkada Abdya Tahun 2024, karena mengingat tahapan-tahapan Pilkada sudah berlangsung dengan konsekuensi apapun.